Pecat Lulung dari PPP, Djan: Semoga Dia Masuk Surga
Baturaja Radio - Persidangan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP tengah berlangsung. Namun
KPK berharap agar hal itu tidak mengganggu pelayanan publik terkait
e-KTP."Kemarin kami terima pihak Dukcapil, meski e-KTP berjalan, kami harap pelayanan publik untuk e-KTP tidak terganggu," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (13/3/2017).
"Tidak hanya pencetakan, tapi bagaimana data tunggal sistem berjalan, konsep awal e-KTP terwujud," imbuh Febri.
Sebelumnya, Dirjen Dukcapil Prof Zudan Arif Fakhrulloh menegaskan kasus
korupsi tidak mempengaruhi program e-KTP yang sudah berjalan lima tahun
terakhir.
"Tetap jalan terus," kata Zudan, Jumat (10/3).
Masyarakat diminta tidak khawatir terhadap program e-KTP yang telah berjalan. Sebab, tidak ada kaitan kasus pengadaan korupsi dengan kelanjutan program itu.
"Semua dilayani Dinas Dukcapil masing-masing," ujar Zudan.
Proyek yang disebut merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun itu baru menjerat 2 orang dari sisi birokrat, yaitu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Keduanya ialah eks Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sugiharto dan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Irman.
Dalam waktu dekat, KPK pun memastikan akan melakukan gelar perkara untuk penetapan tersangka baru. Penetapan itu berkaitan dengan dakwaan yang menyebut Irman dan Sugiharto melakukan tindakan korupsi secara bersama-sama.(detik.com)
"Tetap jalan terus," kata Zudan, Jumat (10/3).
Masyarakat diminta tidak khawatir terhadap program e-KTP yang telah berjalan. Sebab, tidak ada kaitan kasus pengadaan korupsi dengan kelanjutan program itu.
"Semua dilayani Dinas Dukcapil masing-masing," ujar Zudan.
Proyek yang disebut merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun itu baru menjerat 2 orang dari sisi birokrat, yaitu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Keduanya ialah eks Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sugiharto dan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Irman.
Dalam waktu dekat, KPK pun memastikan akan melakukan gelar perkara untuk penetapan tersangka baru. Penetapan itu berkaitan dengan dakwaan yang menyebut Irman dan Sugiharto melakukan tindakan korupsi secara bersama-sama.(detik.com)
Tidak ada komentar