Mantan Dirjen Dukcapil Dicecar KPK soal SK Pembentukan Tim e-KTP

Baturaja Radio - Mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Irman, mengaku hanya dicecar penyidik KPK tentang surat keputusan (SK) pembentukan tim-tim teknis pengadaan e-KTP. Irman mengaku tidak tahu tentang adanya tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP itu.

"Saya hanya memberikan keterangan apa yang diminta. Saya yang buat SK tim-tim ini tugasnya apa aja," kata Irman di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (27/9/2016).

"Saya hanya diminta keterangan mengenai SK-SK tim-tim teknis tim yang lama-lama ini fungsinya apa itu aja," sambungnya.

Tentang KPK yang menyebut adanya perhitungan kerugian negara sebesar Rp 2 triliun, Irman enggan berkomentar. Dia hanya meminta publik sabar tentang penyidikan kasus tersebut.

"Kalau soal kerugian saya enggak mau komentar soal kerugian itu menurut saya kan sedang disidik sekarang saya enggak mau komentar. Saya enggak tahu itu. Itu kan sedang diselidiki saya tidak mau berkomentar soalnya yang dipanggil bukan saya sendiri," kata Irman.

Dalam kasus tersebut, KPK telah mengantongi perhitungan kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut. Sejauh ini, KPK baru menetapkan seorang tersangka yaitu Sugiharto selaku Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri.

Informasi yang didapat dari pihak internal KPK, Kamis (22/9/2016), ekspose sudah digelar beberapa waktu yang lalu. Sprindik pun sudah diteken Pimpinan KPK dan akan segera diumumkan. Dalam sprindik itu, tertulis nama seorang tersangka baru. Sumber di KPK menyebutkan tersangka baru itu adalah atasan Sugiharto.

Ketua KPK Agus Rahardjo sebenarnya sudah mengumbar 'sinyal' soal adanya tersangka baru dalam kasus e-KTP. Agus sempat menyebut di hadapan Komisi III DPR, bahwa ada kemajuan yang signifikan dalam penanganan kasus ini.

"Untuk kasus e-KTP, kami mendapatkan perhitungan kerugian negara baru satu setengah bulan lalu. Insya Allah dengan restu Bapak Ibu, akan segera kami naikkan," kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/9).

Dari hasil perhitungan, e-KTP merugikan keuangan negara sebesar lebih dari Rp 2 triliun. KPK menduga uang sebesar itu mengalir ke beberapa pihak.(https://news.detik.com)