10.249 Bansos Salah Sasaran, Laporkan Penipuan ke Hotline Bansos RI

Baturajardio.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan ada Bansos salah sasaran di tahun 2022.

Terungkap, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan ada 10.249 keluarga penerima manfaat (KPM) tidak tepat sasaran.

Itu berdasarkan Sistem Administrasi Direktorat Jenderal Administrasi Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen AHU Kemenkumham) tahun 2022.

Risma menegaskan akan mengeluarkan data penerima bansos yang diduga direksi perusahaan.

''Padahal ketika di cek, penerimanya benar-benar orang tidak mampu. Namun memegang KTP direksi perusahan ini, atau direksi itu.'' Katanya.

Oh iya, seperti dilansir web Kemensos RI, masyarakat dipersilahkan melapor ataupun mengadu ke Nomor Hotline Bantuan Sosial Kemensos di nomor 0811 10 222 10.

Atau bisa juga melalui email di bansoscovid19@kemsos.go.id. 

Jika di lapangan terdapat permasalahan terkait bantuan sosial dari Kemensos yang salah sasaran, terjadi penyelewengan, atau pungutan liar. 

Kemensos RI segera ditindaklanjuti sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama di penyaluran berikutnya. 

Terkait 10.249 KPM bansos yang tidak tepat sasaran, kenapa hal ini bisa terjadi?

Kemungkinan besar, penyebabnya adalah basis pemadanan data KPM bansos adalah NIK (Nomor Induk Kependudukan) di KTP.

Berangkat dari itu, ada baiknya meminta Kemenkumham memperbaiki data di dalam sistem AHU. 

Menurutnya banyak program bansos menggunakan NIK dengan nama-nama di sistem AHU yang belum terverifikasi.

Kemensos RI telah memperbarui data teranyar yang ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), per 15 Januari 2023.

Berikut informasi terbaru mengenai penyaluran bansos 2023 untuk program PKH dan BPNT Kemensos 

DTKS Kemensos adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), 

Masuk daftar DTKS Kemensos sangat penting. Hebatnya lagi DTKS Kemensos memastikan pemegang kartu KIS BPJS adalah penerima yang layak.

Layak menerima skema bantuan social dari pemerintah. Hingga 4 bansos lainnya.

Penerima Bantuan dan Pemberdaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). 

DTKS Kemensos memuat 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah dan dapat menerima BST dan PKH.

Seperti diketahui, DTKS merupakan sumber data yang  digunakan Kemensos untuk menyalurkan sejumlah bansos 2023, tidak terkecuali penerima PKH dan BPNT.

Kemudian bagaimana cara daftar ke DTKS? Seperti disampaikan, warga tidak perlu kuatir jika belum terdaftar.

Cara cek data DTKS Kemensos secara online atau bisa lewat HP.

1. Pertama login ke link cekbansos.kemensos.go.id.

2. Ketik nama provinsi hingga desa sesuai alamat di KTP.

3. Ketik nama lengkap sesuai KTP dan kode verifikasi yang tertera di layar.

4. Tekan tombol ‘Cari Data’.

Tak berapa lama, akan muncul daftar penerima KIS BPJS.

Simak cara mudah daftar DTKS Kemensos RI agar bisa dapat bansos PBI BPJS Kesehatan, PKH, hingga BPNT Sembako tahun 2023.

1. Datangi dan daftarkan diri ke Desa/Kelurahan setempat dengan membawa KTP dan KK.

2. Dilakukan musyawarah tingkat Desa/Kelurahan membahas kondisi warga yang layak masuk ke dalam DTKS

3. Hasilnya dituangkan di Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan perangkat desa lainnya

4. Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi data dengan instrumen lengkap melalui kunjungan rumah tangga berdasarkan Berita Acara.

5. Data yang telah diverifikasi dan validasi kemudian diinput di aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) oleh Operator Desa/Kecamatan

6. Data yang sudah diinput di SIKS akan diproses oleh Dinas Sosial untuk verifikasi dan validasi lapor kepada Bupati/Walikota

7.Bupati/Walikota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi Data yang telah disahkan kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri

Silahkan dicek, apakah ada nama peserta KIS BPJS. Oh, ya disitu juga akan menjelaskan peserta KIS BPJS akan menerima jenis bansos apa saja yang didapat.

H tahap 1 dan penerima bansos BPNT/Sembako bulan Januari 2023. 

Sebagai tambahan informasi, Kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan kartu identitas peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

KIS dibentuk oleh pemerintah untuk meringankan masyarakat yang tidak punya fasilitas kesehatan BPJS dan tidak bisa membayar iuran BPJS setiap bulannya.

Manfaat yang didapat oleh masyarakat yang punya kartu KIS beban iuran fasilitas kesehatan akan dibayarkan oleh pemerintah sebesar Rp42.000 per bulan. 

(https://okes.disway.id/read/639331/10249-bansos-salah-sasaran-laporkan-penipuan-ke-hotline-bansos-ri/60)