Kebocoran Data Ancam Keamanan Nasional

 

Baturajaradio.com -- Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Achmad Yurianto menilai ada ancaman keamanan nasional, jika bocornya data peserta BPJS Kesehatan benar adanya. Apalagi, jumlah data yang diduga beredar di dunia maya tergolong sangat besar.

"Kalau memang benar bahwa data itulah yang dimiliki dan sesuai dengan kenyataan maka risiko keamanan nasional ini akan semakin terlihat," ujar Yuri dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, Selasa (25/5).

Menurutnya, kebocoran data peserta BPJS Kesehatan juga berpotensi terjadi kembali. Sebab, sistem BPJS Kesehatan telah terkoneksi dari tingkat pusat hingga ke daerah. Dewas meminta BPJS Kesehatan segera menginvestigasi dugaan kebocoran data tersebut agar kebocoran tak kembali terjadi.

Yurianto mengatakan, persoalan gangguan terhadap pengelolaan data BPJS Kesehatan merupakan bagian dari ancaman terhadap keamanan nasional. Karenanya, ia menilai kasus ini harus menjadi perhatian utama semua pihak.

"Harus segera ditangani tidak hanya oleh BPJS kesehatan tetapi juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan nasional," kata Yurianto.

Dewan pengawas juga meminta direksi untuk melakukan pelaksanaan langkah-langkah penanganan persoalan keamanan data peserta secara intensif dan melaporkannya kepada dewan pengawas. 

Terakhir, Dewas meminta kepada seluruh masyarakat untuk tetap yakin dan percaya terhadap BPJS Kesehatan. 

Ia memastikan, BPJS Kesehatan akan tetap memberikan layanan sebaik-baiknya bagi seluruh peserta.

"(Dewas) akan menempatkan persoalan ini sebagai prioritas pengawasan ke depan serta melakukan pengawasan secara berkala terhadap pengelola risiko keamanan data bagi peserta BPJS Kesehatan," kata Yurianto.

Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) Anton Setiawan mengaku ada sejumlah potensi bahaya jika benar data peserta BPJS Kesehatan bocor dan diperjualbelikan. 

Pertama, mengganggu akurasi dari layanan kesehatan nasional. "Dua, penyalahgunaan data dan kejahatan, seperti penipuan dan pemalsuan," ujar Anton saat dihubungi, Rabu (26/5).

Selanjutnya adalah melanggar aspek privasi dari para peserta BPJS Kesehatan. Apalagi, data tersebut diduga dijual secara daring dan berisiko digunakan untuk hal yang tak baik oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab. "Lalu (dapat) merambat ke sistem elektronik atau layanan yang lain," ujar Anton.

Kemenhan turun tangan

Kabid Penjaminan Keamanan Pushansiber Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Kolonel Sus Trisatya Wicaksono meminta masyarakat tetap tenang terkait dugaan kebocoran data ini.

"Kami mohon kepada masyarakat tetap tenang kami dan BPJS kesehatan akan berupaya semaksimal mungkin untuk melindungi data peserta jaminan kesehatan nasional," ujar Wicaksono dalam konferensi pers virtual, Selasa.

Selain itu, Wicaksono juga menyatakan bahwa pihaknya sangat berkepentingan dengan permasalahan yang tengah yang tengah menjadi isu nasional tersebut. Hal itu sehubungan dengan adanya kerjasama operasi yang sudah berjalan antara Kemenhan dengan BPJS Kesehatan.

Tentunya terkait dengan data anggota Kemenhan maupun TNI yang terdaftar di BPJS Kesehatan. "Kementerian lembaga terkait termasuk dari Kemenhan akan bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini secepatnya," tegasnya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengeklaim telah menerapkan keamanan data berlapis dengan sistem keamanan data sesuai dengan standar ISO 27001 yang sudah terverifikasi. Namun, ia mengakui masih dimungkinkan terjadinya peretasan. Hal itu ia sampaikan terkait data pribadi yang diperjualbelikan di forum daring yang disebut berasal dari BPJS Kesehatan.

"Walaupun BPJS telah melakukan pengamanan sesuai standar yang berlaku, namun masih dimungkinkan terjadinya peretasan, mengingat masih dinamisnya dunia peretasan," kata Ali, Selasa.

BPJS Kesehatan juga telah menunda kerja sama pertukaran data sebagai langkah antisipasi. Namun, Ali Ghufron tak menyebut detail dengan siapa kerja sama yang sudah direncanakan BPJS Kesehatan ini.

(https://www.republika.id/posts/17006/kebocoran-data-ancam-keamanan-nasional)