2019, Kemendikbud Komitmen Tingkatkan Pendidikan di Wilayah 3T

baturajaradio.com - Dalam memajukan suatu negara, banyak faktor yang harus terus dibangun. Saat ini pemerintah terus gencar melakukan pembangunan infrastruktur, bahkan hingga ke daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) seperti di Papua dan Papua Barat. Namun kemajuan infrastruktur tersebut harus diimbangi dengan kemajuan sumber daya manusia.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus berupaya untuk mempercepat terwujudnya pendidikan yang merata dan berkualitas. Pada tahun ini, Kemendikbud membuat sejumlah program khusus untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Papua dan Papua Barat.

Meski begitu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan harus ada sinergi dengan lembaga lain untuk memajukan pendidikan di Papua. Pasalnya, dalam menangani urusan pendidikan di Indonesia, kewenangannya terbagi antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satunya adalah keuangan.

"Cuma berbagi keuangan ini memang tidak berimbang karena Kemendikbud hanya mengelola keuangan ini sekitar 7%, sedangkan 63% lebih itu berada di daerah," kata Muhadjir di Kantor Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (27/12/2018).

Oleh karenanya, lanjut Muhadjir, Kemendikbud akan mempertajam pengalokasian dan penggunaan anggaran pendidikan pada 2019 mendatang. Pertama, Kemendikbud akan meminta pengawalan dengan kementerian terkait yang lebih berwenang dalam pemanfaatan Dana Alokasi Umum dan Khusus di Daerah baik itu fisik maupun nonfisik.

"Karena itu, kita akan melakukan sinkronisasi yang lebih ketat dibanding tahun sebelumnya agar pemanfaatan anggaran ini betul-betul tepat sasaran," jelasnya.

Selain itu, Muhadjir menjelaskan dari anggaran pendidikan yang dialokasikan pemerintah, Kemendikbud akan mengoptimalkan pemanfaatan 7% dari total anggaran yaitu Rp 35 triliun lebih pada 2019.

"Itu diharapkan bisa memberikan daya pacu untuk memicu terhadap percepatan pembangunan pendidikan baik di kabupaten/kota maupun provinsi. Karena itu, dalam waktu dekat kita akan ketemu dengan KPK untuk memohon sepenuhnya untuk pengawasan anggaran. Terutama yang sekarang ada di alokasi daerah," ujarnya.

Sementara itu, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad mengatakan dalam membenahi pembangunan pendidikan, terutama di Papua dan Papua Barat, ada tiga fokus utama yang dilakukan. Adapun tiga fokus tersebut antara lain meningkatkan fasilitas belajar, guru, dan kegiatan pembelajaran.

"Kita selalu fokus kepada tiga hal. Jadi, satu ya fasilitas belajar. Fasilitas belajar itu bisa bangun sekolah baru, ruang kelas baru, dan segala macam terkait fasilitas pendidikan," ujarnya.

Kedua, dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas guru, terutama di daerah, Kemendikbud tidak memiliki kewenangan dalam mengangkat guru.

"Tolong dicatat, sejak 2001 Kemendikbud sudah melepas kewenangannya ke daerah untuk mengangkat guru. Jadi kalau ada kekurangan guru di suatu tempat, yang perlu ditanya pertama kali adalah bupati/wali kotanya. Kemendikbud itu hanya menghitung berapa kekurangan guru di setiap daerah, di setiap sekolah dan ada berapa yang rumpun di satu sekolah. Itu ada datanya," paparnya.

Sementara di Papua sendiri, menurut Hamid dalam kekurangan guru memang persoalan yang sama seperti daerah lainnya. Oleh karena itu, salah satu upaya Kemendikbud selama beberapa tahun terakhir ini adalah melakukan program afirmasi Guru Garis Depan yang sebagian besar dikirim ke Papua.

"Tetapi juga pada saat yang sama ada kabupaten yang menolak guru untuk ditempatkan di situ. Jadi akhirnya dialihkan ke daerah lain," ungkapnya.

Terakhir adalah kegiatan pembelajaran, terutama di daerah terpencil termasuk di Papua yang menurut Hamid harus terus dibenahi.

"Karena memang fasilitasnya tidak cukup, kedua gurunya banyak absen. Khusus di Papua ada studi itu, tingkat absensi ketidakhadiran guru itu paling tinggi di Indonesia. Jadi kita jangan bicara mutu pendidikan, di mana pun juga kalau kegiatan pembelajarannya tidak optimal," ungkapnya.

Upaya yang dilakukan Kemendikbud menurutnya tidak akan maksimal tanpa adanya dukungan dari pemerintah daerah sendiri. Maka yang harus didorong adalah bagaimana pemerintah Papua dan masyarakat Papua itu tergerak untuk memperbaiki dunia pendidikan.

"Kalau kami kan hanya membantu sebagian saja, tidak mungkin membantu seluruhnya dan ini kita sudah lakukan. Tinggal kita upayakan oleh seluruhnya," ungkapnya.

Menurut Hamid, Kabupaten Sorong dengan Jayapura sudah bisa menjadi contoh. Sebab, sudah ada motivasi untuk bisa mendorong agar pendidikan itu bangkit.

#kemendikbud #pendidikan #papua #papuabarat #gizi

(https://news.detik.com)