JK: Guru-Guru PNS Harus Netral di Pileg dan Pilpres

baturajaradio.com -Wakil Presiden RI Jusuf Kalla meminta guru-guru di sekolah negeri bersikap netral dan tidak menjadi tim sukses kelompok tertentu dalam pemilihan umum, baik pilkada, pemilu anggota legislatif, maupun pilpres. Hal itu disampaikan Wapres Kalla menanggapi pertanyaan salah satu anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Jakarta, Selasa (10/7), terkait dengan adanya oknum pejabat daerah yang mengancam memutasi guru apabila tidak memilih calon tertentu pada pilkada serentak tahun ini.

"Tentang pemilu, ya, saya dengar banyak daerah-daerah. Itu juga kesalahan guru, kenapa mau jadi tim sukses. Jangan jadi tim sukses, dan kita harus sepakat untuk hal itu, harus netral, jangan jadi tim sukses," kata Wapres di Gedung PGRI Jakarta, Selasa (10/7).

Dengan bersikap netral, guru PNS di daerah dapat terhindar dari ancaman pasangan calon kepala daerah. Terutama kubu pejawat, untuk dimutasi dan dimanfaatkan sebagai alat politik.

"Jangan jadi tim sukses sehingga tidak ada lagi yang dapat begitu walaupun tentu calon yang bisa mengancam pasti yang 'incumbent' karena yang bukan 'incumbent' tidak ada aparatnya," tambahnya.

Dengan tidak menjadi tim sukses pasangan calon tertentu, bukan berarti guru PNS tidak boleh menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Pilihan politik PNS sebaiknya tidak dicerminkan dalam kelompok sehingga tidak menimbulkan potensi konflik politik.

"Bahwa ada pilihan-pilihan pribadi, itu silakan. Akan tetapi, tidak kemudian secara berkelompok atau secara perseorangan masuk ke tim sukses untuk kerja bupati atau kerja gubernur," tambahnya.

Ketua PGRI Wilayah Sulawesi Selatan Wasir Talib, dalam Dialog Publik Pendidikan Nasional, mengeluhkan adanya intervensi politik bagi guru-guru PNS di Sulawesi Selatan pada pelaksanaan pilkada serentak, 27 Juni 2018. "Pada saat akhir politik, guru juga selalu dijadikan komoditas politik, diancam mutasi ke mana-mana kalau tidak memilih calon tertentu," ujar Wasir.(https://www.republika.co.id)