Panwaslu OKU Klaim Banyak Temuan Seperti Ini Misalnya

baturajaradio.com -Dalam proses rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Ogan Komering Ulu (KPU OKU) beberapa waktu lalu, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat menemukan laporan dan temuan dari masyarakat bahwa ada warga yang tidak masuk dalam DPS. 

"Kita ingin mewujudkan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumsel yang aman, damai dan kondusif, Jadi, kita (Panwaslu OKU) meneliti dengan cermat proses perekapan DPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel Juni 2018,” ucap Ketua Panwaslu OKU, Anggi Yumarta, Selasa (17/4).

Selain itu, lanjut Anggi, pihaknya juga menemukan ada anggota TNI, Polri termasuk warga yang belum cukup umur masuk dalam daftar DPS. Padahal, sesuai aturan, hal tersebut tidak diperbolehkan. 

Jumlahnya cukup banyak. Untuk angka pasti saya tidak hafal. Tetapi datanya sudah kita rekap. Termasuk laporan masyarakat terkait DPS ini juga sudah kita rekap,” ungkap Anggi dikonfirmasi via seluler.

Terkait hal tersebut, lanjut Anggi, pihaknya memberikan rekomendasi dari Panitia Pengawas Lapangan (PPL) kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS). Selanjutnya, anggota Panwaslu Kecamatan (Panwascam) ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Kita minta dilakukan perbaikan DPS,” timpal Anggi.

Anggota Panwaslu OKU Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Yeyen Andrizal, menambahkan, ketika KPU OKU melakukan perbaikan setelah dilakukan rekomendasi, maka keluarlah Daftar Pemilih Sementara Hasil Perubahan (DPSHP). 

Disetiap kecamatan terdapat ditemukan anggota TNI, Polri dan warga yang belum cukup umur masuk dalam DPS. Sekarang ini sudah diperbaiki,” kata Yeyen.

Diterangkan Yeyen, hasil DPSHP di Kecamatan sudah dilakukan pleno di tingkat PPK. Tahapan selanjutnya, pleno di tingkat KPU. 

"Kita akan kawal sebelum KPU OKU melaksanakan pleno dan kita (Panwaslu dan KPU OKU) akan melakukan rapat koordinasi pencocokan data DPSHP,” tandas Yeyen

http://www.rmolsumsel.com