3,4 Juta Penduduk Sumsel Belum Masuk BPJS Kesehatan

Baturajaradio.com - Dari sekitar 8 juta penduduk di Sumsel, ternyata masih ada sekitar 3.442 juta jiwa yang belum tercover BPJS Kesehatan sampai tahun 2017 kemarin.

Padahal program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) ini merupakan program wajib dari pemerintah dimana seluruh penduduk Indonesia harus menjadi peserta.

Alhasil Sumsel sendiri belum bisa dikategorikan tercapai Universal Health Coverage (UHC).

Deputi Direksi BPJS kesehatan wilayah Sumsel, Babel dan Bengkulu, dr. Erna Wijaya Kesuma, MM, AAK mengatakan, saat ini 57 persen dari 8 juta jiwa belum sepenuhnya menjadi peserta JKN KIS.

"Ada juga yang belum terdaftar dari perusahaan. Biasanya badan usaha yang mikro. Yang hanya punya karyawan 3 sampe 5 orang," ujarnya dalam Public Expose di ruang rapat Kantor Kedeputian BPJS sumsel Babel Bengkulu, Selasa (2/1).

Sedangkan untuk badan usaha Makro sendiri rata-rata sudah terdaftar. Apalagi sudah ada forum kepatuhan dengan kejaksaan.

"Terkait perusahaan kita sudah kerjasama dengan instansi lainnya, mulai dari himpun data karyawan dari atasan sampai bawahan. Memang semuanya wajib punya jaminan. Karena kalau karyawan sakit tentu tanggung jawab pemberi kerja," ungkapnya.

Pihaknya juga tidak membatasi jika perusahaan mau memiliki Asuransi Kesehatan Tambahan (AKT). Asalkan tetap mewajibkan karyawan menjadi peserta BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan.

"Presiden sendiri sudah mengeluarkan intruksi khusus tentang optimalisasi pelaksanaan JKN KIS. Artinya presiden menekankan kepada Gubernur untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada bupati dan walikota dalm melaksanakan JKN ini," tegasnya.

Sedangkn untuk kepesertaan mandiri sendiri, pihaknya mengharapkan masyarakat bisa menyadari akan pentingnya JKN KIS ini. Jangan sampai saat sakit baru mau buat kartu BPJS.

"Kita ingin agar masyarakat betul-betul memahami, bahwa ini program gotong-royong. Ada kewajiban dan hak yang bisa didapat. Makanya kita sudah kerjasama dengan pemerintah kabupaten dan kota agar mendorong masyarakat menjalankan program ini," ungkapnya.

(http://palembang.tribunnews.com)