Antisipasi Darurat Bencana, Pemerintah Pastikan Stok Beras Cukup

Baturajaradio.com - Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan bahwa pemerintah sudah menyiapkan logistik menghadapi kemungkinan bencana banjir dan longsor dalam beberapa bulan ke depan. Potensi bencana tersebut, termasuk di dalamnya erupsi gunung berapi seperti yang terjadi pada Gunung Sinabung dan Gunung Agung. 

Menurutnya, pemerintah sudah menyiagakan beras yang diambil dari cadangan pemerintah di gudang-gudang Bulog untuk didistribusikan saat dibutuhkan. Para kepala daerah, sambungnya, sudah diinstruksikan untuk mengeluarkan SK (surat keputusan) pengeluaran beras Bulog untuk kebutuhan tanggap bencana. 

"Kalau logistik terkait dengan cadangan beras pemerintah bisa langsung keluarkan DO (delivery order) untuk ambil beras di gudang divre atau sub divre (Bulog) terdekat, pada dasarnya SK darurat untuk kabupaten kota sudah keluar, SK darurat dari Gubernur Bali sudah keluar," kata Khofifah usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Siaga Darurat Banjir dan Tanah Longsor di kantor Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (29/11/2017).

Diungkapkannya, cadangan beras pemerintah saat ini tercatat sebesar 278.000 ton. Volume tersebut dianggap mencukupi untuk persiapan mengantisipasi bencana alam yang rawan selama musim hujan, termasuk kebutuhan untuk pengungsi erupsi gunung berapi. 

"Jadi sekarang pakai cadangan beras pemerintah dari kuota Kemensos saat ini secara nasional pemerintah punya cadangan 278.000 ton. Untuk bisa memenuhi kebutuhan seluruh warga terdampak dari korban banjir longsor, termasuk di dalamnya Gunung Agung, Insya Allah pada posisi yang tercukupi," ujar Khofifah.

Dikatakannya, masalah yang sering timbul dalam pendistribusian bantuan korban bencana adalah lokasi pengungsian yang terkadang berpindah tempat, apalagi jika perpindahan pengungsi ke kota atau kabupaten lainnya. 

"Hanya titik pengungsi kan kadang mengalami pergerakan, jadi kadang koordinasi dengan posko masing-masing kabupaten kota jadi penting, pagi ini berapa, nanti sore bisa berubah. Makanya perlu koordinasi antar daerah," terang Khofifah. 

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, mengungkapkan potensi banjir dan longsor di sejumlah wilayah kemungkinan terjadi selama puncak musim hujan yakni dari Desember hingga Februari. Persiapan pun sudah jauh-jauh hari dilakukan, khususnya yang mengakut logistik bantuan. 

"Untuk antisipasi banjir dan longsor pada Desember, Januari, dan Februari, kita sudah siapkan. Di Kemendagri juga sudah himbau semua kepala daerah untuk bisa antisipasi masing-masing dalam antisipasi musim hujan yang akan sangat deras dan tinggi intensitasnya. Begitu juga 3 bulan selanjutnya Maret, April, dan Mei, dimana perkiraan akan ada musim kering. Jadi ada dampak dari kekeringan, kebakaran hutan, sudah kita antisipasi," tutur Puan. 

Khusus untuk penanganan erupsi Gunung Agung, kata Puan, pemerintah telah mengambil langkah cepat dalam penanganan sektor pariwisata di Bali. Dalam rapat koordinasi antar kementerian, wisatawan asing diberikan izin perpanjangan tinggal lewat exit pass. 

"Menteri Pariwisata yang sudah berkoordinasi dengan Menkum HAM, bahwa akan diberikan exit pass selama seminggu bagi pengungsi warga negara asing yang memang tidak bisa melanjutkan penerbangan atau kepulangannya ke negara masing-masing," kata Puan. 

Berkaitan dengan banyaknya penerbangan yang batal, lanjut Puan, layanan imigrasi juga disiagakan untuk melayani perpanjangan visa bagi wisatawan asing. 

"Layanan imigrasi WNA yang ada di wilayah erupsi Gunung Agung juga sudah disiapkan di Bandara Ngurah Rai. Layanan bandara udara disampaikan secara berkala oleh otoritas bandara setiap 5 jam, kemudian juga bagi wisatawan yang butuh transportasi penghubung bisa menghubungi posko pelayanan erupsi Gunung Agung di Terminal 2 Bandara Ngurah Rai," ungkapnya. 

Menurutnya, semua kementerian lembaga (K/L) terkait penanganan erupsi Gunung Agung saat ini sudah siap siaga mengantisipasi segala kondisi di lapangan. 

"Prioritas yang dilakukan berkaitan dengan peralatan dari Kementerian PUPR sudah menyiapkan apa yang diperlukan, BNPB juga sudah siapkan dana siap pakai, Kemensos siap dengan makanannya. Kemudian hal lain yang berkaitan dengan pariwisata, kami harap erupsi Gunung Agung ini diharapkan tidak akan terlalu mengakibatkan penurunan investasi dan pariwisata," tutur Puan. 

Dalam rapat koordinasi antar menteri tersebut, hadir pula Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Kepala BNPB, Willem Rampangilei, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati. 

(https://news.detik.com)