Tak Asal Bubarkan Ormas, Wiranto: Ada Penelitian dari Kemenkumham
Baturaja Radio - Menko Polhukam Wiranto menegaskan pembubaran ormas yang melanggar
aturan tidak sembarang dilakukan. Sanksi terhadap ormas diberikan
setelah ada penelitian dari Kementerian Hukum dan HAM.
"Kalau anda tanya, sudah berapa ormas (akan dibubarkan), itu pertanyaaan yang mendahului sesungguhnya. Itu nanti ada penelitian dari lembaga yang mengeluarkan izin yaitu dari Kemenkumham," ujar Wiranto usai acara diskusi di Galeri Nasional, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Kamis (13/7/2017).
Penelitian di Kemenkumham dilakukan berdasarkan kriteria yang sudah diatur dalam Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017.
"Kalau anda tanya, sudah berapa ormas (akan dibubarkan), itu pertanyaaan yang mendahului sesungguhnya. Itu nanti ada penelitian dari lembaga yang mengeluarkan izin yaitu dari Kemenkumham," ujar Wiranto usai acara diskusi di Galeri Nasional, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Kamis (13/7/2017).
Penelitian di Kemenkumham dilakukan berdasarkan kriteria yang sudah diatur dalam Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017.
"Kriteria bagaimana yang bertentangan dengan ideologi negara, kriteria
bagaimana yang mengganggu persatuan-kesatuan bangsa, Itu jelas kok.
Pernyataannya jelas, di lapangan jelas, kegiatannya jelas itu nanti akan
jadi bahan penilaian," papar Wiranto.
Dalam Perppu Ormas, ada tiga sanksi administratif terhadap ormas anti-Pancasila, yakni peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.
Dengan adanya Perppu 2/2017, prosedur pembubaran ormas oleh pemerintah menjadi lebih singkat dan ringkas. Sebanyak 18 pasal yang mengatur soal proses pembubaran, dihapus.
Kini, syarat administrasi bagi ormas yang melanggar peraturan hanya ada 3 tahap yaitu peringatan tertulis 1 kali, penghentian kegiatan ormas, dan pembubaran. (https://news.detik.com)
Dalam Perppu Ormas, ada tiga sanksi administratif terhadap ormas anti-Pancasila, yakni peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.
Dengan adanya Perppu 2/2017, prosedur pembubaran ormas oleh pemerintah menjadi lebih singkat dan ringkas. Sebanyak 18 pasal yang mengatur soal proses pembubaran, dihapus.
Kini, syarat administrasi bagi ormas yang melanggar peraturan hanya ada 3 tahap yaitu peringatan tertulis 1 kali, penghentian kegiatan ormas, dan pembubaran. (https://news.detik.com)
Tidak ada komentar