Menteri Susi Ajak PBB Pertegas Komitmen Pengelolaan Sektor Perikanan
Baturaja Radio - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengajak Perserikatan
Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa untuk mempertegas komitmen terhadap
pengelolaan perikanan berkelanjutan.
Menteri Susi mengajak PBB dan UE antara lain untuk ikut mengawal
pelaksanaan aturan pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal yang
diterapkan di Indonesia dengan penetapan konsekuensi yang tegas bagi
pelanggarnya.
"Pelarangan atau pembatasan ini adalah untuk keberlanjutan perikanan
kita. Kebijakan ini justru menambah stok ikan kita menjadi lebih banyak.
Jadi semestinya semua negara setuju dengan kebijakan ini," kata Susi
Pudjiastuti dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/2/2017).
Menteri Susi yang menyatakan hal tersebut dalam ajang World Ocean
Conference (WOC), berpendapat, pihaknya telah menerapkan "economy
blue", yaitu pemanfaatan ekonomi kelautan ramah lingkungan.
Dengan demikian, lanjutnya, jadi antara pertumbuhan perekonomian
dengan aktivitas kelestarian itu dapat jalan berbarengan sehingga
ekosistem sumber daya kelautan juga bakal memperkuat produktivitas.
Dia menambahkan, pengelolaan berkelanjutan ini penting diterapkan
karena pada dasarnya Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 97.000
Km, yang merupakan garis pantai kedua terpanjang dari seluruh negara di
dunia.
Namun, ujar dia, praktik illegal fishing yang marak terjadi
selama ini mengakibatkan Indonesia hanya mampu menjadi peringkat ketujuh
negara penghasil tuna di dunia, dikalahkan oleh Taiwan yang garis
pantainya bahkan jauh di bawah Indonesia.
Sebelumnya, Republik Indonesia dan Amerika Serikat memperkuat
kerja sama regional dalam mempromosikan sektor kelautan dan perikanan
berkelanjutan di berbagai ekosistem laut nusantara yang memiliki
keragaman biota sangat tinggi.
"Kami memiliki tantangan di bidang kelautan yang serupa secara
bersama sehingga diperlukan solusi bersama," kata Duta Besar AS untuk
RI, Joseph Donovan, dalam acara Forum Investasi dan Bisnis di KKP,
Jakarta.
Menurut Donovan, Indonesia memiliki peran yang penting dalam
dunia kemaritiman global, dan pihaknya juga mendukung pemerintahan RI
dalam rangka melestarikan keanekaragaman ekosistem lautnya yang unik dan
sangat indah.
Dubes AS mengemukakan, pihaknya juga memiliki program kemitraan
regional baru yang berguna antara lain memperkuat pemberantasan
penangkapan ikan secara ilegal, mempromosikan perikanan yang
berkelanjutan, dan melestarikan keanekaragaman hayati laut di wilayah
Asia-Pasifik.
Program yang dinamakan "The Oceans and Fisheries Partnership"
merupakan kemitraan antara Lembaga Pembangunan Internasional AS (USAID)
dengan Pusat Pembangunan Perikanan Asia Tenggara (SEAFDEC).
Tulang punggung program adalah pengembangan dan implementasi dari
sistem dokumentasi hasil tangkap dan ketertelusuran yang berkelanjutan
secara finansial dan spesifik per negara.
Sistem ketertelusuran itu juga dapat mencegah perdagangan ilegal,
meningkatkan efisiensi industri perikanan, menyediakan informasi
akurat, meningkatkan kebijakan yang berlandaskan bukti dan pengambilan
keputusan untuk penegakan hukum, serta membantu mengamankan hak dan
kesejahteraan nelayan. (okezone.com)
Tidak ada komentar