Polri Tegaskan Tak Ada Unsur Politik di Pemanggilan Sylviana Murni

Baturaja Radio - Sylviana Murni akan dipanggil Bareskrim untuk dimintai keterangan terkait dengan dugaan korupsi dana bantuan sosial Pemprov DKI Jakarta di Kwarda Pramuka DKI tahun anggaran 2014-2015. Polisi menegaskan pemanggilan Sylviana tidak ada unsur politik dan tidak terkait Pilkada DKI Jakarta.

"Nggak ada lah," tegas Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Martinus Sitompul, di kompleks Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (19/1/2017).

Martinus menjelaskan, adanya pemeriksaan terhadap Sylviana Murni tersebut karena aduan dari masyarakat. Aduan masyarakat itu, menurut Martinus, harus direspons karena itu adalah tugas kepolisian menindakalnjuti laporan warga.

"Ada aduan-aduan masyarakat. Itu harus kita respon. Harus ditindak lanjuti, diberikan oleh negara tugas tanggung jawab kewenangan untuk melakukan proses hukum," jelasnya.

Pada saat tahun anggaran 2014-2015, Sylvi menjabat sebagai ketua Kwarda Pramuka DKI Jakarta dan Deputi Bidang Kebudayaan dan Pariwisata DKI Jakarta.

"Waktu itu, Bu Sylvi menjabat deputi pariwisata sekaligus ketua kwarda pramuka. Ada dana yang bergulir ke situ kan (kwarda), dari pemerintah," ungkap Martinus.

"Kan ini patut diduga ada dana yang tidak bisa dipertanggung jawabkan atau apalah, tindak pidana korupsi. Ada dana Rp 6,8 miliar," sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, Agus Yudhoyono, pasangan Sylvi di Pilgub DKI Jakarta, mengaku kecewa dengan adanya pemanggilan ini. Agus menduga pemanggilan beraroma politik.

"Iya (kecewa), inilah, memang sangat sayangkan. Ini kok aroma politik terlalu tingi. Ini mencari-cari sesuatu yang tidak ada. Saya meyakini betul. Saya sudah berbicara dengan Mpok Sylvi, tidak ada praktik yang melanggar aturan dan kewenangan," kata Agus di kawasan Petak Sembilan, Glodok, Jakarta Barat, Kamis (19/1/2017).
(https://news.detik.com)