RI Ingin Punya Saham Freeport Lewat Holding BUMN Pertambangan
Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Harry Sampurno, negosiasi divestasi saham Freeport belum dilanjutkan, lantaran masih menunggu rampungnya holding BUMN tambang.
"Holding BUMN pertambangan itu salah satunya evaluasi (saham) Freeport termasuk di situ. Kan masih 9% sekian (divestasi), kalau holding sudah terbentuk, nanti kami negosiasi tambah sekian persen lagi," kata Harry, ditemui di Kawasan Industri Krakatau Steel, Cilegon, Banten, Senin (22/8/2016).
"Kami maunya lebih besar lagi, kami harus tekan Freeport negosiasi (harga saham divestasi) harus lebih lagi, dasar valuasinya dari mana itu. Dasarnya kan (Freeport) harga cadangan emas," imbuh bekas Dirut Dahana ini.
Menurut Harry, proses pembentukan holding BUMN pertambangan yang dipimpin PT Inalum tersebut, akan selesai dalam beberapa bulan ke depan.
"Dari Kementerian Hukum dan HAM sudah. Tinggal di Kementerian Keuangan membereskan finalisasi untuk ke Mensesneg," ujarnya.
Sesuai roadmap, holding BUMN pertambangan juga dilakukan supaya tak ada lagi kucuran dana pemerintah pada perusahaan pelat merah sektor tambang lewat Penyertaan Modal Negara (PMN).
"Dengan holding tujuannya itu dapat financing lebih besar. Supaya kenapa dibentuk holding supaya mengurangi ketergantungan pada pemerintah, supaya tak ada PMN lagi. Ada holding PMN ngapain," pungkas Harry.
Di dalam holding baru ini, terdapat PT Aneka Tambang Tbk (Antam), PT Timah Tbk, PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan PT Freeport Indonesia sebagai anak usaha. Khusus Freeport, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian BUMN saat ini menguasai 9,36% saham perusahaan tambang emas asal Amerika Serikat yang beroperasi di Papua itu.
Selain itu, Kementerian BUMN juga tertarik menambah komposisi saham dengan membeli saham divestasi yang ditawarkan Freeport.
Pada Januari 2016 lalu, Freeport menawarkan 10,64% sahamnya kepada pemerintah Indonesia dengan harga US$ 1,7 miliar, atau sekitar Rp 22,1 triliun (dengan asumsi kurs dolar Rp 13.000).
Pemerintah telah menanggapi tawaran Freeport. Menurut perhitungan versi pemerintah, harga yang wajar untuk 10,64% saham Freeport adalah US$ 630 juta, atau setara dengan Rp 8,19 triliun, kurang dari separuh harga yang diinginkan Freeport. (detik.com)
Tidak ada komentar