MIRIS! Potret Pilu Dunia Pendidikan di Kabupaten OKU, Gedung SMPN 49 OKU Terancam Ambruk, Jika Hujan Siswa Belajar di Ruang Guru
Sekolah yang dulunya menjadi harapan masyarakat desa ini kini justru menimbulkan kekhawatiran besar. Dinding retak, atap bocor, dan lantai yang mulai rusak menjadi pemandangan sehari-hari. Bahkan, ketika hujan deras melanda, air masuk ke dalam ruang kelas, membuat proses belajar mengajar terpaksa dipindahkan ke ruang guru.
Sekolah ini dibangun berkat perjuangan masyarakat yang mengajukan permohonan pembangunan melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Setelah melalui proses panjang, akhirnya permohonan itu disetujui dan sekolah dibangun dengan dana hibah dari Pemerintah Australia melalui program kerja sama internasional di bidang pendidikan.
Tujuan utama pendirian sekolah ini adalah untuk menekan angka putus sekolah di Desa Simpang Empat. Sebelumnya, anak-anak di desa tersebut harus menempuh perjalanan sejauh lebih dari 6 kilometer menuju SMP Negeri 16 OKU. Biaya transportasi harian menjadi beban yang berat bagi masyarakat desa yang sebagian besar hidup dalam keterbatasan ekonomi.
Sejak kehadiran SMPN 49 OKU yang satu atap dengan SDN 90 OKU, angka putus sekolah menurun drastis. Banyak anak-anak desa yang akhirnya bisa melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang SMA. Keberadaan sekolah ini jelas menjadi tonggak penting dalam menciptakan generasi terdidik dari wilayah terisolasi.
Namun kini, bangunan yang dulunya menjadi simbol harapan itu seakan dilupakan. Sudah lebih dari 10 tahun, sekolah ini nyaris tak tersentuh renovasi maupun perhatian serius dari pemerintah daerah. Padahal, keberadaannya sangat vital bagi masa depan pendidikan anak-anak di pelosok Lengkiti.
Warga setempat yang enggan disebutkan namanya mengaku sangat khawatir akan keselamatan anak-anak mereka. “Kami takut suatu hari gedung ini ambruk saat anak-anak sedang belajar. Kalau hujan deras, ruang kelas penuh air, bocor di mana-mana. Anak-anak akhirnya belajar di ruang guru karena ruang kelas tidak bisa dipakai,” ujar salah satu warga kepada awak media Liputan4.com pada Senin, (26/05/2025).
Ironisnya, saat tim media berupaya mengonfirmasi kondisi sekolah kepada pihak kepala sekolah dan guru, tidak ada satu pun yang dapat ditemui untuk memberikan keterangan resmi. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa kondisi sekolah memang sangat kritis dan membutuhkan perhatian mendesak.
Tanggapan keras datang dari Naproni, S.T., M.Kom, tokoh pendidikan sekaligus Ketua Komisi I DPRD OKU. Ia mengaku sangat terkejut dan prihatin setelah mengetahui kondisi SMPN 49 OKU. “Ini jelas tidak bisa dibiarkan. Pemerintah harus segera turun tangan. Jangan tunggu korban jiwa baru bergerak,” tegas Naproni.
Menurutnya, dunia pendidikan di pelosok seperti Lengkiti sering kali luput dari perhatian. “Kita tidak bisa membiarkan ketimpangan ini terjadi terus menerus. Anak-anak di pelosok punya hak yang sama untuk belajar di tempat yang layak dan aman,” ujarnya penuh emosi.
Naproni juga mempertanyakan prioritas anggaran pendidikan di Kabupaten OKU. “Kemana dana APBD sektor pendidikan? Mengapa sekolah yang dulunya dibangun dengan dana hibah luar negeri justru diabaikan oleh pemerintah daerah sendiri?”
Ia mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten OKU untuk segera melakukan inspeksi dan audit teknis terhadap kondisi bangunan SMPN 49 OKU. “Kalau memang sudah tidak layak, renovasi total harus segera dilakukan. Jangan menunggu gedung itu roboh dan menimbulkan korban baru ada tindakan,” katanya.
“Kita dari Komisi I DPRD OKU akan segera turun ke sekolah SMP Negeri 49 OKU dan segera memangil pihak Dinas Pendidikan OKU dalam hal ini,”ungkap Naproni.
Masyarakat berharap suara mereka tidak lagi hanya menjadi angin lalu. Sudah terlalu lama mereka berjuang sendiri demi menyelamatkan pendidikan anak-anak mereka. Kini, mereka butuh kehadiran nyata dari pemerintah, bukan janji-janji kosong.
Pemerintah Kabupaten OKU, khususnya Bupati dan Dinas Pendidikan, harus membuka mata dan telinga terhadap kondisi sekolah-sekolah terpencil. Keadilan dalam pendidikan tidak hanya bicara soal kurikulum dan guru, tapi juga tentang infrastruktur yang layak.
Jika pembangunan pendidikan hanya dinikmati oleh sekolah-sekolah di pusat kota, maka tujuan pemerataan pendidikan hanya akan menjadi isapan jempol. Padahal, di desa-desa seperti Simpang Empat, masa depan anak-anak bangsa juga sedang dipertaruhkan.
Melalui laporan ini, awak media Liputan4.com berharap menjadi jembatan bagi suara hati warga Desa Simpang Empat yang sudah terlalu lama terpinggirkan. Dunia pendidikan harus kembali menjadi prioritas utama pembangunan, bukan sekadar slogan kampanye.
Tidak ada komentar