RI Target Rampungkan 200 PSN, Ini Manfaatnya untuk Ekonomi Nasional
Berdasarkan Peraturan Menko Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022, proyek ini tersebar dari Sabang sampai Merauke yang mencakup 14 multisektor dan 12 program. Tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, PSN juga memastikan peningkatan pemerataan ekonomi, penyediaan pangan, pengembangan perbatasan, teknologi hingga pendidikan.
Dalam Overview bertema 'Transformasi Infrastruktur dalam Menyongsong Indonesia Maju 2045' secara virtual di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Kamis (27/10), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan PSN memiliki nilai investasi tinggi dan berdampak ekonomi luas. Meliputi sektor jalan, pelabuhan, kereta api, bandar udara, bendungan, energi, listrik dan telekomunikasi.
Ia menjelaskan dampak PSN juga luas, bahkan dapat menyerap sekira 1,95 juta orang tenaga kerja selama empat tahun (periode 2020-2024) yang sejalan dengan estimasi penyerapan investasi oleh PSN-PSN tersebut. Diestimasikan potensi penyerapan tenaga kerja untuk pembangunan perekonomian berbasis pengembangan wilayah dapat mencapai 11 juta orang terhitung sejak 2016 lalu.
"Ke depannya, kita semua berperan dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan, meningkatkan pertumbuhan perekonomian, dan penyerapan tenaga kerja. Bilamana hal ini selesai dikerjakan, maka Indonesia akan memiliki potensi berupa Produk Domestik Bruto (PDB) 2045 senilai US$ 7 triliun dan akan menduduki peringkat lima besar perekonomian dunia," kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Jumat (28/10/2022).
Airlangga menambahkan tahun depan Indonesia mendapatkan peran penting sebagai Ketua ASEAN. Agenda ini akan mendorong penguatan peran Asia terhadap ekonomi global dengan tiga pilar utama, yaitu Recovery-Rebuilding, Digital Economy, dan Sustainability.
Menurutnya, ketiga pilar tersebut menjadi komitmen meningkatkan produktivitas ekonomi, mewujudkan ketahanan, sekaligus antisipasi terhadap krisis yang akan dihadapi masyarakat dunia.
"Momentum keketuaan ini diharapkan dapat memunculkan berbagai ide dan gagasan baru, khususnya peran pemuda sebagai agen perubahan yang dapat memberikan warna baru bagi pembangunan ekonomi Indonesia," terangnya.
Kesenjangan Infrastruktur di Indonesia
Di sisi lain, Airlangga menyebut selama ini masih terjadi kekurangan investasi di sektor infrastruktur sehingga menciptakan kesenjangan infrastruktur (infrastructure gap) yang besar. Hal ini menyebabkan terjadinya defisit infrastruktur selama bertahun-tahun di Indonesia, terutama setelah krisis ekonomi 1998. Hingga 2017, Indonesia masih terus mengejar ketertinggalan posisi stok modal infrastruktur yang baru berkisar 43%, masih di bawah negara-negara G20 yang rata-rata di angka 70%.
Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo mengungkapkan infrastructure gap harus menjadi fokus saat ini. Menurutnya, semakin kecil kesenjangan maka semakin besar peluang mempercepat pembangunan infrastruktur nasional.
"Sampai saat ini, Pemerintah telah berhasil menunjukkan capaian nyata di bidang infrastruktur. Perlahan tapi pasti Indonesia terus bergerak dalam menutup infrastructure gap tersebut guna mencapai tujuan menjadi negara maju dan menyongsong Indonesia Emas 2045," ujar Wahyu yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).
Peluncuran Buku Indonesia Emas 2045
Pada kesempatan ini, KPPIP juga meluncurkan buku berjudul 'Indonesia Emas 2045: Infrastruktur untuk Ekonomi yang Berkeunggulan, Berkeadilan dan Berkelanjutan'. Buku ini mengulas lebih nyata dampak dan manfaat pembangunan infrastruktur bagi kesejahteraan rakyat serta kemajuan bangsa yang disampaikan langsung oleh para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat penerima manfaat Program Strategis Nasional (PSN) di berbagai daerah.
Wahyu menjelaskan buku ini merangkum pandangan langsung tentang kebermanfaatan infrastruktur dari aspek ekonomi, sosial, dan humanistik di 17 titik pada 9 Provinsi yang terdistribusi secara merata di Indonesia.
Adapun lokasi PSN yang menjadi lokus pengambilan data bervariasi. Mulai dari proyek bendungan dan jaringan suplesi, bandara dan kereta bandara, proyek pelabuhan, proyek jalan tol, proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik, proyek smelter, proyek integrasi industri manufaktur, proyek infrastruktur teknologi, proyek penyediaan tangki BBM, dan proyek pos lintas batas negara.
Narasumber yang dimintai keterangan juga beragam, mulai dari perwakilan akademisi, pengelola/investor, pemerintah daerah/pusat dan masyarakat penerima manfaat PSN.
"Buku ini ditulis sebagai salah satu upaya KPPIP mendapatkan gambaran atas berbagai macam dampak signifikan yang dihasilkan oleh pembangunan infrastruktur PSN, termasuk mengulas berbagai persoalan utama yang menjadi hambatan pembangunan infrastruktur, mulai dari mulai dari pendanaan, pengadaan lahan dan kendala perencanaan, serta konstruksi," ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak yang juga menjadi salah satu narasumber mengungkapkan infrastruktur adalah modal dasar sosial. Oleh kaena itu Provinsi Jawa Timur sangat memperhatikan pembangunan infrastruktur.
"Investor mau investasi atau buka pabrik di Jawa Timur tidak hanya berdasarkan sumber daya alam (SDA) ataupun sumber daya manusia (SDM) yang murah saja, tapi juga harus ditopang oleh infrastruktur memadai dan kemampuan teknologi mumpuni. Infrastruktur adalah enabler yang mendorong pengembangan industri di Jatim," terang Emil.
Dengan 40 juta penduduknya, ungkapnya, Provinsi Jatim menjadi penyumbang terbesar kedua kepada perekonomian nasional. Untuk itu, Jatim memprioritaskan pembangunan ekonomi di sektor industri, jasa, serta PSN.
"Salah satu proyek yang dikejar penyelesaiannya yakni sistem penyediaan air atau bendungan yang penting sekali untuk menopang kawasan industri, lalu sistem pengendalian banjir supaya tidak terjadi gangguan logistik, dan juga sistem transportasi dengan mendorong pembangunan jalan tol yang menghubungkan banyak kawasan di Jatim," pungkasnya.
Sebagai informasi, kegiatan ini terselenggara atas kerja sama Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan (KLIP) dengan Kedeputian Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian. Acara ini dihadiri oleh Kepala Biro KLIP Haryo Limanseto, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITS Prof. Adi Soeprijanto, dan Head of Transportation Subdivision KPPIP Muhammad Luqmanul Hakim.
Sumber artikel:: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6375506/ri-target-rampungkan-200-psn-ini-manfaatnya-untuk-ekonomi-nasional.
Tidak ada komentar