Heboh Rencana Penyitaan Kendaraan Bermotor Mati Pajak, DPR Bereaksi Serius, Kalimatnya Tak Main-main


Baturajaradio.com - Wakil Ketua Komisi V DPR, Syaifullah Tamliha, mendesak Pemerintah untuk menunda rencana penghapusan data kendaraan bermotor yang pajak STNK nya telah mati selama 2 tahun dan lebih.

Dimana sebagai implementasi atas penghapusan data kendaraan itu, secara otomatis berdampak pada terjadinya perubahan status kendaraan dari status awal legal menjadi ‘Bodong’ (tidak terdaftar).

Sehingga 40 juta kendaraan bermotor di Indonesia saat ini terancam disita oleh Polri, sebagai bagian dari penertiban.

“Sebaiknya pemerintah menunda dan bersabar dalam konteks pembayaran pajak kendaraan ini, karena tentunya penerapan aturan ini akan berdampak luas. Seperti yang saat ini ditakutkan masyarakat yaitu penyitaan kendaraan karena dianggap bodong,” ujar Tamliha kepada wartawan, Selasa (2/8).




Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.