Enam Sikap Kadisdik Sumsel Soal Kurikulum Merdeka yang Bakal Diterapkan Menteri Nadiem Makarim

baturajaradio.com- Setidaknya ada enam poin reaksi yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, Drs H Riza Fahlevi MM, menanggapi diterapkannya Kurikulum Merdeka kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.

Kurikulum Merdeka nantinya menggantikan penjurusan di SMA dengan memberikan kebebasan bagi siswa dan guru dalam pembelajaran. 

"Sikap kita yang pertama, tentu sangat mendukung pelaksanaan kurikulum baru tersebut.
Kemudian yang kedua, melaksanakan sosislisasi secara masif dan komprehensif.

Dan ketiga, mendorong sekolah penggerak untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya," ungkap Riza Fahlevi kepada Sripoku.com, Minggu (13/2/2022).

Lalu sikap yang keempat, mendorong sekolah-sekolah lain untuk menelaah secara mendalam sebagai opsi tentang kemungkinan penerapan kurikulm tersebut.

"Poin kelima, membantu menyiapkan infrastruktur yang diperlukan untuk menerapkan kurikulum baru tersebut.
Dan yang keenam, memonitor dan mensupervisi secara berkelanjutan kelak tentang penerapan kurikulm tersebut," kata Riza. 

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Palembang ini menjelaskan, mulai tahun 2022 hingga 2024, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memberikan tiga opsi kurikulum yang dapat diterapkan satuan pendidikan dalam pembelajaran, yaitu kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum prototipe. 

"Kurikulum darurat merupakan penyederhanaan dari kurikulum 2013 yang mulai diterapkan pada tahun 2020 saat pandemi Covid-19," jelas Riza yang juga menjabat Ketua Umum Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI) Provinsi Sumatera Selatan masa bakti 2021-2025.

Kurikulum prototipe merupakan kurikulum berbasis kompetensi untuk mendukung pemulihan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek (Project Based Learning). 

"Namun mulai tahun 2022, satuan pendidikan yang tidak termasuk sekolah penggerak pun diberikan opsi untuk dapat menerapkan kurikulum prototipe," kata pria kelahiran Martapura (OKU Timur), 9 April 1963. 

Riza tidak menyebutkan kapan ditargetkan penerapan kurikulum baru ini diaplikasikan di seluruh sekolah Sumsel dan apa saja yang menjadi kendala. 

"Dilakukan secara bertahap sesuai ikut pusat ada beberapa tahap. Kendala secara berangsur angsur perbaikan infrastruktur," terang Riza yang juga menjabat Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumsel untuk masa bakti 2022-2027.

Ia menyebutkan untuk sekolah penggerak tahap 1 di Kabupaten OKI ada 28 sekolah. Meliputi tingkat TK/KB sebanyak 2, SD sebanyak 13, SMP sebanyak 7, SMA/SLB sebanyak 6.
Kemudian di Kabupaten Banyuasin ada 31 sekolah.

Meliputi tingkat TK/KB sebanyak 2, SD sebanyak 14, SMP sebanyak 6, SMA/SLB sebanyak 9.
Lalu Kabupaten OKU Timur ada 23 sekolah. Meliputi tingkat TK/KB sebanyak 3, SD sebanyak 11, SMP sebanyak 5, SMA/SLB sebanyak 4.

Selanjutnya untuk sekolah penggerak tahap kedua ada delapan kabupaten/kota. Di Musirawas ada 30 sekolah.

Meliputi tingkat TK/KB sebanyak 7, SD sebanyak 16, SMP sebanyak 4, SMA/SLB sebanyak 3.
Lalu di Kabupaten Banyuasin ada 44 sekolah. Meliputi tingkat TK/KB sebanyak 6, SD sebanyak 25, SMP sebanyak 7, SMA/SLB sebanyak 6.

Di Kabupaten Empatlawang ada 16 sekolah. Meliputi tingkat TK/KB sebanyak 2, SD sebanyak 9, SMP sebanyak 3, SMA/SLB sebanyak 2.

Kemudian di Kabupaten OKI ada 39 sekolah. Meliputi tingkat TK/KB sebanyak 5, SD sebanyak 22, SMP sebanyak 9, SMA/SLB sebanyak 3.

Di Kabupaten OKU Timur ada 35 sekolah. Meliputi tingkat TK/KB sebanyak 6, SD sebanyak 20, SMP sebanyak 6, SMA/SLB sebanyak 3.

Di Kota Lubuklinggau ada 13 sekolah. Meliputi tingkat TK/KB sebanyak 2, SD sebanyak 6, SMP sebanyak 2, SMA/SLB sebanyak 3.

Di Kota Pagaralam ada 10 sekolah. Meliputi tingkat TK/KB sebanyak 1, SD sebanyak 4, SMP sebanyak 3, SMA/SLB sebanyak 2.

Di Kota Palembang ada 50 sekolah. Meliputi tingkat TK/KB sebanyak 13, SD sebanyak 19, SMP sebanyak 11, SMA/SLB sebanyak 7.

"Untuk tahap 3 lagi proses sebanyak 9 kabupaten/kota tersisa. Total sekolah penggerak Sumsel 319. Jenjang TK, SD, SMP, SMA/SLB," pungkasnya. 
Jenjang SMA nantinya bakal tak ada lagi penjurusan IPA, IPS dan Bahasa. Hal itu ditegaskan oleh Mendikbudristek Nadiem MakarimKurikulum Merdeka bakal menggantikan penjurusan di SMA tersebut.

Dalam kurikulum Merdeka ini akan memberikan kebebasan bagi siswa dan guru dalam pembelajaran.
Pada Kurikulum Merdeka tidak akan ada lagi penjurusan atau peminatan seperti IPA, IPS, atau Bahasa di jenjang SMA.

“Di dalam program SMA sekarang tidak ada lagi program peminatan untuk yang memiliki Kurikulum Merdeka. Ya tidak ada lagi jurusan, kejuruan atau peminatan,” kata Nadiem dalam Peluncuran Merdeka Belajar Episode ke-15 secara daring, Jumat (11/2/2022).
Para siswa, kata Nadiem, bisa bebas memilih mata pelajaran yang diminatinya pada dua tahun terakhir saat SMA.

Meski begitu, Nadiem memastikan Kurikulum Merdeka tidak akan bersifat memaksa untuk diterapkan oleh sekolah.
"Ini salah satu keputusan atau choice atau pemilihan yang bisa diberikan kemerdekaan bagi anak-anak kita yang sudah mulai masuk dalam umur dewasa untuk bisa memilih,” ucap Nadiem.

Seperti diketahui, Kurikulum Prototipe mengalami perubahan nama menjadi Kurikulum Merdeka.
Kurikulum Merdeka, menurut Nadiem, akan memberikan fleksibilitas terhadap pembelajaran.

“Kita memberikan fleksibilitas, Kurikulum Merdeka ini sudah kita tes di 2.500 sekolah penggerak, namanya dulu Kurikulum Prototipe,” ucap Nadiem dalam Peluncuran Merdeka Belajar Episode ke-15 secara daring, Jumat (11/2/2022). 

Nadiem mengungkapkan Kurikulum Merdeka bisa mulai digunakan pada tahun ajaran 2022/2023 di jenjang pendidikan usia dini, dasar dan menengah.




Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.