Basuki: Penataan Banjir Harus Terintegrasi Wilayah Sungai


Basuki: Penataan Banjir Harus Terintegrasi Wilayah Sungai. Foto:  Siswa dan staff Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 38 membersihkan halaman sekolah dari lumpur sisa banjir yang merendam kasawan tersebut di Jl Karet H Abdul Jalil, Karet Tengsin, Jakarta, Rabu (26/2).baturajaradio.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan penanganan banjir di Indonesia termasuk di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) harus dilakukan secara terintegrasi.

Kehususnya berdasarkan satuan wilayah sungai tanpa dibatasi wilayah administrasi sehingga diperlukan koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

“Upaya penanganan banjir di Indonesia itu pendekatannya bukan batasan administratif, namun batasan wilayah sungai," kata Basuki, Rabu (26/2).

Dia nenjelaskan di Jabodetabek terdiri dari wilayah Sungai Ciliwung, kemudian sebagian wilayah Sungai Cisadane, dan Sungai Citarum. Untuk penanganan Sungai Ciliwung, kata Basuki, sudah ada master plannya sejak 1973 kemudian dievaluasi pada 1997 dan terakhir pada 2007.

"Insya Allah dengan mengerjakan master plan tersebut dapat mengurangi banjir di wilayah Jakarta,” ujar Basuki.

Basuki menuturkan master plan pengendalian banjir Jakarta memuat pembangunan Kanal Banjir Timur (KBT), sodetan (floodway), dan bendungan kering di hulu Sungai Ciliwung. Dia menuturkan, saat ini Kementerian PUPR sedang bangun Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi di hulu Ciliwung.

"Nanti di tengah di Bidara Cina ada sudetan yang mengalirkan debit air dari Kali Ciliwung ke KBT untuk mengurangi beban aliran di pintu air Manggarai," tutur Basuki.

Dari master plan tersebut, dia memastikan Kementerian PUPR telah menyelesaikan pekerjaan peningkatan kapasitas sungai melalui pelebaran dan pengerukan Sungai Ciliwung sepanjang 16 kilometer dari rencana keseluruhan 33 kilometer. Peningkatan kapasitas sungai juga dilakukan di Kali Angke Hulu dengan realisasi sepanjang 30,4 kilimeter dari rencana 42,8 kilometer.

Selain itu juga di Kali Pesanggrahan dengan realisasi sepanjang 21,7 kilometer dari rencana 42,8 kilometer dan di Kali Sunter dengan realisasi sepanjang 28,6 kilometer dari rencana 35,7 kilometer. Untuk relokasi masyarakat yang terkena pembebasan lahan di alur sungai, Bsuki mengatakan sudah menyiapkan 800 unit hunian di Rusunawa Pasar Rumput.

Dia juga mendorong percepatan kelanjutan pembangunan Sudetan Ciliwung yang berbentuk terowongan bawah tanah. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi debit air sepanjang 600 meter dari keseluruhan 1.200 meter.

"Sodetan Ciliwung akan berfungsi untuk mengurangi debit air sebesar 60 meter kubik perdetik saat Sungai Ciliwung berada pada kondisi puncaknya dengan debit 500 meter kubik perdetik," jelas Basuki.

Untuk wilayah outletnya, Basuki memastikan sepanjang 600 meter hingga Kali Cipinang menuju KBT di Kebun Nanas sudah rampung pembangunannya. Selanjutnya hanya wilayah inletnya dari Sungai Ciliwung untuk dikerjakan.

Basuki menambahkan untuk pembebasan lahannya dibutuhkan 8.054 meter persegi, dimana 3.758 meter persegi milik Pemerintah Provinsi DKI dan sisanya lahan milik masyarakat.

"Saat ini tinggal menunggu penetapan lokasi dari Gubernur DKI Jakarta selanjutnya pembebasan lahan dan jika lahan sudah bebas, ditargetkan konstruksi dapat rampung dalam enam bulan,” jelas Basuki. 

Sedangkan untuk pengendalian banjir Kota Bekasi dan sebagian Kabupaten Bekasi, Basuki mengatakan sudah membuat perencanaan pengendalian banjir Kali Bekasi. Dia menegaskan pada 2020 akan dilakukan value engineering terhadap perencanaan tersebut dan segera ditindaklanjuti dengan pekerjaan fisik konstruksinya.

“Direncanakan secara bertahap dimulai pada September 2020 untuk penanganan kali Bekasi dari hulu di Gunung Pancar dan Gunung Geulis sampai ke hilirnya di Cikarang Bekasi Laut (CBL),” jelas Basuki. 




(https://nasional.republika.co.id/berita/q6c3au430/basuki-penataan-banjir-harus-terintegrasi-wilayah-sungai)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.