Minta Fasilitasi Menghadap Kementerian BUMN, 700 Karyawan PTP Mitra Ogan Datangi Kantor Pemkab OKU

baturajaradio.com -Sekitar 700 karyawan PT PTP Mitra Ogan Karang Dapo melakukan aksi damai di Kantor Pemkab OKU Selasa (26/3/2019). 

Karyawan minta Pemeritah daerah menfasilitasi bertemu dengan Kementerian BUMNuntuk menyelesaikan kemelut berkepanjangan di perkebunan kelapa sawit

Karyawan yang demo ini tergabung dalam SPMO dan SPSI dengan Koordinator Lapangan Ismed Hadiwijaya dan koordinator aksi Romzoni dan Romdon.

Massa minta bantuan Bupati OKU selaku pihak pemerintah daerah untuk ikut memperjuangkan nasib karyawan PTP Mitra Ogan. 

Meminta pemerintah daerah beserta unsur muspida membantu memfasilitasi karyawan mitra ogan untuk memperjuangkan haknya.

Adapun kemelut masalah keuangan di PTP Mitra Ogan sudah terjadi sejak tahun 2016, beberapa hak karyawan seperti pembayaran gaji tersendat, angsuran KPR yang sudah dipotong perusahaan tidak disetorkan ke bank, lalu puluhan karyawan yang sudah pensiun belum dibakayarkan uang pensiunnya dan tunjangan lainnya belum dibelum dibayarkan.

Karyawan PTP Mitra Ogan sangat berharap pemerintah bisa membantu menyelesaikan kemelut ini karena perjuangan yang dilakukan karyawan sampai ke pusat belum ada respons.

Menurut karyawan, kemelut berkepanjangan ini berawal dari kegiatan pengembangan –pengembangan perkebungan di luar OKU.

Ratusan miliar keuntungan dari perusahaan perkebunan terbesar di OKU ini dialokasikan untuk pengembangan perkebunan di Kabupaten Muba.

Padahal hasil survey wilayah muda itu tidak cocok untuk perkebunan sawit , namun herannya izinnya tetap keluar. “ Ratusan miliar uang PTP Mitra Ogan diinvestasikan di Muba, sehingga perusahaan ini diambang bangrut dan tidak bisa lagi membayar hak-hak karyawan gara-gara investasi di Muba,” jelas salah seroang karyawan yang minta dirahasiakan namanya.20 perwakilan karyawan Mitra Ogan diterima diruang Rapat Otonomi Daerah Kabupaten OKU (SRIPOKU.COM/LENI JUWITA)

Dikesempatan itu sebanyak 20 perwakilan karyawan Mitra Ogan diterima diruang Rapat Otonomi Daerah Kabupaten OKU yang dihadiri Asisten III Suhamasto SKM M Epid, Staf ahli Bupati, Kepala Dinas Tenaga Kerja Ilhamudin SH MM , Kabag Tapem Priyato Darmadi Msi.

Pertemuan juga dihadiri Kabag Ops Polres OKU Kompol Mginting, Camat Peninjauan, Seketaris Kesbangpol OKU Novian Ardi SE dan Kapolsek Peninjauan Iptu Hamid. Dikesempatan itu Bupati dan Wakil Bupati tidak bsia hadir karena sedang dinas luar.

Dihadapan perwakilan karyawan, Asisten III mengatakan Pemkab OKU menerima pihak BPK terkait adanya pengaduan dari karyawanPTP Mitra Ogan namun sampai saat ini blm ada keputusan dari BPK. Pihak Pemkab OKU akan segera melakukan pembahasan dan mempelajari permasalahan ini dan akan segera mengagendakan pertemuan antara pemkab OKU dengan pihak karyawan secepat mungkin .

Romzoni perwakilan karyawan menyampaikan upaya-upaya yang dilakukan karyawan dalam memperjuangkan haknya sampai menghadap ke pihak RNI dan BPK namun belum ada realisasi. Itulah sebabnya karyawan minta Bupati OKU ikut mendampingi karyawan menghadap ke kementrian BUMN. Karena permasalahan ini tidak sampai ke Kementerian BUMN, pihakk RNI selaku induk perusahaan hanya menyampaikan laporan yang baik-baik saja.

Nasib ratusan karyawan yang menggantungkan hidup di PTP Mitra Ogan sudah terancam tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan sehari-hari . Untuk mensetabilkan ekonomi perusahaan harus bisa menjual 2000 ton CPO namun hal itu tidak sulit terealisasi karena kondisi perkebunan yang sudah tidak produktif. (http://palembang.tribunnews.com)