Ikatan Advokat Indonesia: Visi Misi Capres-Cawapres Jangan Abstrak

baturajaradio.com - Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) meminta pasangan capres-cawapres di Pilpres 2019 tidak membuat visi-misi yang abstrak. Setiap visi-misi yang ditawarkan capres-cawapres harus menjadi program kerja yang dapat diukur.

"Pertama, program harus lebih terukur. Jadi jangan (visi-misi) abstrak, ngambang, (seperti) 'kami mendukung KPK'. So what, apa konteksnya?" ujar Kabid Humas DPP Ikadin Erwin Natasmal Oemar dalam sebuah diskusi bertajuk 'Membedah Program Hukum, HAM, dan Antikorupsi Capres 2019-2024' di Resto Tjikini Lima, Jakarta Pusat, Minggu (13/1/2019).

Menurut Erwin, program dari visi-misi capres-cawapres merupakan kontrak politik yang ditawarkan kepada warga. Untuk itu, Ikadin meminta pasangan capres-cawapres berhati-hati saat menawarkan kontrak politik.

"Tolong yakinkan publik kenapa kami harus memilih kedua pasangan calon jika Anda tidak concern dengan isu-isu. Kemudian visi-misi menjadi penting sebagai salah satu risalah atau dokumen yang bisa menjadi alat bagi publik untuk mengikat para calon," kata Erwin.

Erwin melanjutkan, berdasarkan catatan Ikadin, isu HAM yang diangkat Prabowo lebih aktual dibanding Jokowi, meskipun tidak terukur dan kuantitasnya lebih sedikit, yaitu 23 persen. Meskipun demikian, ada nilai plus dari program HAM yang dimiliki Jokowi, yaitu tetap memasukkan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dan mempunyai program lebih banyak dari Prabowo.

Untuk isu antikorupsi, Ikadin melihat jumlah program Jokowi lebih banyak dari Prabowo. Di isu reformasi hukum dan kelembagaan, jumlah program Prabowo lebih unggul dari Jokowi. Meskipun demikian, untuk program reformasi peradilan, program yang ditawarkan Jokowi dinilai lebih terukur daripada Prabowo.

"Ada problem regulasi dan HAM, namun tidak terpotret secara baik oleh kedua calon. Khususnya terkait reformasi regulasi, di akhir masa SBY lebih baik dibanding dengan zaman Jokowi," ujar Erwin.

"Keduanya tidak serius dalam menawarkan program hukum kepada masyarakat, hal itu terlihat dari jumlah program yang bisa terukur kurang dari 50 persen. Jumlah program hukum Prabowo yang terukur 47 persen, sedikit lebih baik dari Jokowi 46 persen," imbuhnya.

Untuk itu, Ikadin merekomendasikan kepada kedua pasangan capres-cawapres untuk dapat membuat program yang terukur. Program dari visi-misi capres-cawapres tidak dibuat abstrak dan tidak jelas apa konteksnya. Diskusi ini dihadiri juru bicara Direktorat Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Habiburokhman, dan Direktur Hukum dan Direktur Hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ade Irvan Pulungan.

Erwin juga menyoroti soal regulasi dan peraturan dari tingkat desa hingga pusat. Ia juga menggarisbawahi masih ada putusan di Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bertolak belakang. Ia juga menyoroti kurang spesifiknya program kedua paslon terkait isu HAM.

"Jadi jangan, misalnya, Jokowi paling banyak di isu HAM, ada 9 isu, tapi yang nggak banyak spesifik. Yang spesifik soal masa lalu saja, tapi yang lainnya masih abstrak, tidak bisa menangkap," tuturnya.

"Begitu juga di isu Prabowo. Saya pikir ada kontekstual di isu HAM di prabowo, tapi isunya masih ngawang-ngawang, 'kami juga menjamin independensi pers yang bertanggung jawab'. Jadi masih abstrak. Misal, 'kami menjamin tidak ada lagi kriminalisasi pada insan pers'. Clear. Itu lebih jelas dan terukur," imbuhnya.

(https://news.detik.com/berita)