Banner

Banner
Pemkab OKU

Ombudsman Soroti Rendahnya Peserta CPNS yang Lolos

Ombudsman Soroti Rendahnya Peserta CPNS yang Lolosbaturajaradio.com - Ombudsman RI menyoroti rendahnya pesesta yang lolos pada seleksi CPNS yang digelar sejumlah pemerintahan pusat dan daerah.

"Tak logis dari sekian banyak peserta seleksi CPNS yang lolos hanya 8 persen bahkan ada yang tak lolos sama sekali," kata Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai saat menghadiri pekan pelayanan publik di Kambang Iwak, Minggu (18/11/2018)

Amzulian mengatakan, pihaknya mengapresiasi usaha pemerintah untuk merekrut CPNS yang berkualitas. Namun hal tersebut juga dipertimbangkan dengan kondisi yang ada supaya kemampuan SDM di lapangan dengan standar yang dipatok tidak terlalu jomplang jauh.


"Kondisi di setiap daerah berbeda. Belum meratanya pendidikan yang berkualitas, sehingga standarnya juga seharusnya jangan disamakan, " kata dia.

Menurut dia, mayoritas aduan dari warga pada seleksi CPNS adalah banyaknya warga tak bisa ikut karena data sehingga gagal diadministrasi.

Ada juga peserta yang merasa lengkap berkasnya tapi tak lolos. Hal itu kata dia, akan pihaknya akan melakukan klarifikasi dari laporan yang masuk.

"Di Sumsel ada 3.000 an peserta tak bisa ikut tes karena kesiapan panitia, ditambah dengan kondisi angin puting beliung tempo hari, " kata dia.

Dalam pelaksanaan tes CPNS ini juga ada kesiapan panitia yang baik, mulai dari mudahnya akses pelayanan internet saat pendaftaran maupun saat pelaksanaan.

Pada momen pekan pelayanan publik inilah ia mendorong kepada masyarakat untuk menjadikan budaya melapor jika ada hal yang tak beres di lapangan.

Menurut dia, masih banyak pelayanan publik yang perlu diperbaiki mulai dari kurangnya pelayanan hingga diskriminatif.

"Pelayanan kita jangan memandang status sosial, mentang mentang ia pejabat, orang pengaruh urusannya mudah jika orang sebaliknya sulit, " kata dia.

Pihaknya juga menyoroti pelayanan yang sudah mengedepankan online. Dirinya meminta instansi apapun yang sudah menerapkan pelayanan online untuk benar benar dijalankan. Jangan sampai sudah ada pelayanan online tapi masih ditemukan upaya manual dari jalur belakang.

"Pastikan info dilayanan online lengkap, mudah diakses. Jangan covernya sudah online tapi prakteknya manual, " kata dia.

(http://palembang.tribunnews.com)


Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.