Banner

Banner
Pemkab OKU

Australia Mau Pindahkan Kedubes ke Yerusalem, Indonesia Bereaksi


Australia Mau Pindahkan Kedubes ke Yerusalem, Indonesia Bereaksibaturajaradio.com - Niat Australia memindahkan kedubes di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem menjadi kontroversi. Indonesia pun langsung bereaksi.

Wacana pemindahan kedubes itu dibuka oleh PM Australia Scott Morrison. Morrison mengatakan terbuka terhadap usulan untuk memindahkan Kedutaan Australia di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Dia menyebut usulan itu bisa diterima.

Seperti dilansir ABC Australia, Selasa (16/10/2018), pernyataan Morrison muncul setelah adanya pembicaraan dengan calon dari Partai Liberal untuk daerah pemilihan Wentworth di Sydney, Dave Sharma. Sharma adalah mantan Dubes Australia untuk Israel


"Ketika orang menyampaikan hal yang masuk akal, saya kira penting untuk mendengarkan mereka, dan khususnya kalau mereka orang yang berpengalaman seperti Dave Sharma," kata Morrison. 


Pernyataan PM Australia itu langsung direspons Indonesia. Menlu RI Retno Marsudi mempertanyakan hal itu dan langsung memanggil Dubes Australia untuk Indonesia, Gary Quinlan.

"Kita memantau dari dekat pernyataan PM Australia terkait isu Palestina yang disampaikan pagi hari ini. Indonesia convince our strong concern on the announcement and questioned the merit of the announcement," kata Retno di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri.



Hal itu disampaikan Retno setelah berjumpa dengan Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki. Dalam kesempatan yang sama, Retno menegaskan dukungan Indonesia untuk Palestina. 

"Dukungan Indonesia ke Palestina adalah amanah konstitusi. Saya ulangi, dukungan Indonesia ke Palestina adalah amanah konstitusi. Dan kegiatan kemarin, Solidarity Week for Palestine, merupakan komitmen pemerintah dan masyarakat Indonesia terhadap Palestina," tegasnya.



 juga langsung menelepon PM Australia Scott Morrison. Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Jokowi jelas tidak setuju dengan wacana itu. 

"Kita memang nggak pernah setuju mengenai itu. Tapi itu kan hak dia. Kita nggak setuju. Presiden juga menyatakan nggak setuju mengenai itu," ujar Luhut di Istana Kepresidenan.


(https://news.detik.com) 

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.