Header Ads

Giliran Pengusaha Properti Keluhkan Dominasi BUMN

BaturajaRadio.comKetua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani mengatakan, BUMN terlalu mendominasi proyek-proyek pemerintah, sementara pihak swasta tidak kebagian. Hal serupa juga dikeluhkan pengusaha properti.

Asosiasi pengembang yang tergabung dalam Real Estat Indonesia (REI) DKI Jakarta mendesak Kementerian BUMN dan Kementerian PUPR untuk melibatkan pengembang swasta dalam penggarapan hunian berkonsep Transit Oriented Development (TOD) yang saat ini dikuasai hanya oleh BUMN. 

Ketua DPD REI DKI Jakarta, Amran Nukman, mengatakan pengembang swasta nasional juga memiliki kemampuan untuk terlibat dalam pengembangan proyek hunian strategis tersebut sehingga bisa mendorong percepatan pengadaan hunian bagi masyarakat.


"Kalau pemerintah sudah memberikan proyek infrastruktur 100% kepada BUMN, pola itu jangan lagi dipakai untuk mengembangkan proyek hunian di stasiun-stasiun Kereta Api," kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis (12/10/2017).

Proyek hunian berkonsep (TOD) yang masih akan banyak dikembangkan berdasarkan rencana yang yang sudah diumumkan oleh pemerintah. 
Ada baiknya proyek hunian berbasis stasiun transportasi massal di Jabodetabek itu melibatkan pengembang swasta nasional juga.

"Tapi jangan juga diberikan kepada pengembang swasta asing," sambung dia.

Dia juga menambahkan, dengan membagi porsi pembangunan hunian berkonsep TOD, yang notabene lahannya sudah tersedia tersebut, sedikit banyaknya akan sangat berpengaruh kepada gairah industri properti nasional yang saat ini sedang mengalami penurunan. 

"Walau bagaimanapun, pengembang swasta selama ini sudah menunjukkan kemampuan dan komitmen membantu pemerintah dalam membangun hunian bagi MBR," imbuhnya.

Senada dengan itu, Eddy Kuntadi Ketua Umum Kadin DKI Jakarta mengungkapkan, untuk menggerakkan ekonomi Jakarta sekaligus pemerataan kue ekonomi, perlu adanya sinergi BUMN-Swasta Nasional. Hal ini sesuai dengan Rekomendasi pada Rakornas 2017.

"Sinergi ini juga akan membuat sirkulasi ekonomi menjadi merata ke dunia swasta dan masyarakat umum. Kadin sebagai wadah dunia usaha sangat concern untuk menggerakkan ekonomi Jakarta, termasuk menggerakkan kegiatan usaha UMKM di Jakarta. Kueh pembangunan ekonomi semestinya tidak hanya untuk BUMN saja, tapi juga menetes sampai UMKM," terangnya.


Kementerian BUMN berencana menyiapkan sebanyak 210.000 unit rumah susun di 74 stasiun kereta api Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan mengembangkan konsep transit oriented development.

Belum lama ini, Deputi Bidang Usaha Konstruksi, Sarana, dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN, Pontas Tambunan mengatakan setiap stasiun akan dibangun rumah susun dengan kapasitas 3000 unit hingga 4000 unit dengan peruntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah hingga menjangkau warga berpendapatan Rp 1,5 juta per bulan.(finance.detik.com)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.