3 Langkah Ditjen Imigrasi Cegah TPPO Lewat Pengiriman TKI
Baturaja Radio - Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) adalah kejahatan luar biasa.
Wujud perdagangan manusia yang marak terjadi antarnegara adalah
pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal. Direktorat Jenderal
(Ditjen) Imigrasi punya langkah mengatasi masalah ini.
"Banyak korban kena tindakan perdagangan orang sudah terdata, baik oleh media maupun data di perwakilan Indonesia yang berada di negara-negara yang warga Indonesia menjadi korban," kata Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F Sompie dalam jumpa pers di kantornya di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu (4/6/2017).
Ronny menyebut kawasan Asia-Timur Tengah menjadi tempat yang sering terjadi perdagangan manusia Indonesia ilegal. Maka kejahatan ini harus dihentikan, langkahnya pertama, langkah pencegahan.
"Menyadarkan calon TKI yang akan ke luar negeri," tutur Ronny.
Mereka diimbau untuk masuk lewat Dinas Tenaga Kerja dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI). Modus-modus penggunaan paspor di luar prosedur juga ditangkal. Modus penyalahgunaan paspor antara lain umrah, ziarah, dan wisata. Pihak Imigrasi telah menunda pemberian paspor kepada 3.825 warga negara Indonesia. Ini dilakukan demi meminimalisir perdagangan manusia.
"Kedua, untuk pemberangkatan, kita mencegah 783 calon TKI nonprosedural, yaitu di 576 Bandara, sisanya 167 di pelabuhan," tuturnya.
Langkah ketiga adalah melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan lembaga terkait. Ditjen Imigrasi bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, TNI, Polri, Kemenaker, BNP2TKI, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, dan Kementerian Dalam Negeri. Pedoman kerja Ditjen Imigrasi adalah Surat Edaran Dirjen Imigrasi tentang Pencegahan TKI Nonprosedural tanggal 24 Februari 2017.
"Tindak pidana perdagangan orang adalah kejahatan transnasional, organized crime yang bersifat luar biasa, sehingga dalam penanganannya memerlukan cara yang luar biasa," kata Ronny.(news.detik.com)
"Banyak korban kena tindakan perdagangan orang sudah terdata, baik oleh media maupun data di perwakilan Indonesia yang berada di negara-negara yang warga Indonesia menjadi korban," kata Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F Sompie dalam jumpa pers di kantornya di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu (4/6/2017).
Ronny menyebut kawasan Asia-Timur Tengah menjadi tempat yang sering terjadi perdagangan manusia Indonesia ilegal. Maka kejahatan ini harus dihentikan, langkahnya pertama, langkah pencegahan.
"Menyadarkan calon TKI yang akan ke luar negeri," tutur Ronny.
Mereka diimbau untuk masuk lewat Dinas Tenaga Kerja dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI). Modus-modus penggunaan paspor di luar prosedur juga ditangkal. Modus penyalahgunaan paspor antara lain umrah, ziarah, dan wisata. Pihak Imigrasi telah menunda pemberian paspor kepada 3.825 warga negara Indonesia. Ini dilakukan demi meminimalisir perdagangan manusia.
"Kedua, untuk pemberangkatan, kita mencegah 783 calon TKI nonprosedural, yaitu di 576 Bandara, sisanya 167 di pelabuhan," tuturnya.
Langkah ketiga adalah melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan lembaga terkait. Ditjen Imigrasi bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, TNI, Polri, Kemenaker, BNP2TKI, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, dan Kementerian Dalam Negeri. Pedoman kerja Ditjen Imigrasi adalah Surat Edaran Dirjen Imigrasi tentang Pencegahan TKI Nonprosedural tanggal 24 Februari 2017.
"Tindak pidana perdagangan orang adalah kejahatan transnasional, organized crime yang bersifat luar biasa, sehingga dalam penanganannya memerlukan cara yang luar biasa," kata Ronny.(news.detik.com)
Tidak ada komentar