Soal Pedang 'Emas' dari Saudi, Kemlu: Sudah Dilaporkan ke Itjen
Baturaja Radio - Menlu Retno Marsudi juga diberi hadiah pedang berwarna emas dari
pemerintah Arab Saudi. Pedang tersebut sudah dilaporkan Inspektorat
Jenderal Kementerian Luar Negeri.
Pedang tersebut diserahkan ke Menlu Retno pada Januari lalu. Saat itu Retno tengah membahas mengenai persiapan kedatangan Raja Saudi ke Indonesia.
"Terkait pedang, Kementerian Luar Negeri menerima penyerahan pedang dekorasi dari Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta," ujar Jubir Kemlu Arrmanatha Nasir ketika dikonfirmasi, Rabu (8/3/2017).
Pria yang akrab disapa Tata ini menyatakan, selama ini penghargaan dan cendera mata dari berbagai instansi dipajang di berbagai ruangan di Kementerian luar negeri.
"Seecara internal koordinasi dilakukan dengan Inspektorat Jenderal dan Biro Umum untuk mencatat dan melaporkan seusai dengan aturan yang berlaku," kata Tata.
Akankah Kemlu melaporkan pedang 'emas' tersebut pada KPK? Tata menyerahkan hal tersebut kepada Itjen Kemlu.
"Oh, kita kan ada mekanismenya di Kemlu, yang lakukan pelaporan, yang diperlukan adalah Inspektur Jenderal dan Kepala Biro Umum. Jadi yang urus mereka, ke KPK atau yang lainnya," ujar Tata.(detik.com)
Pedang tersebut diserahkan ke Menlu Retno pada Januari lalu. Saat itu Retno tengah membahas mengenai persiapan kedatangan Raja Saudi ke Indonesia.
"Terkait pedang, Kementerian Luar Negeri menerima penyerahan pedang dekorasi dari Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta," ujar Jubir Kemlu Arrmanatha Nasir ketika dikonfirmasi, Rabu (8/3/2017).
Pria yang akrab disapa Tata ini menyatakan, selama ini penghargaan dan cendera mata dari berbagai instansi dipajang di berbagai ruangan di Kementerian luar negeri.
"Seecara internal koordinasi dilakukan dengan Inspektorat Jenderal dan Biro Umum untuk mencatat dan melaporkan seusai dengan aturan yang berlaku," kata Tata.
Akankah Kemlu melaporkan pedang 'emas' tersebut pada KPK? Tata menyerahkan hal tersebut kepada Itjen Kemlu.
"Oh, kita kan ada mekanismenya di Kemlu, yang lakukan pelaporan, yang diperlukan adalah Inspektur Jenderal dan Kepala Biro Umum. Jadi yang urus mereka, ke KPK atau yang lainnya," ujar Tata.(detik.com)
Tidak ada komentar