20 PERSEN APBN 2017 TIDAK SEPENUHNYA DIURUSI KEMENDIKBUD
Baturaja Radio - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendapatkan jatah anggaran sebesar Rp 39 triliun dalam APBN 2017. Jumlah itu jauh lebih sedikit dibanding yang diurus Kementerian Agama mencapai Rp 51 triliun.
Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, persentase dana pendidikan 20 persen dari APBN 2017 tidak sepenuhnya diurusi pihaknya.
"Jangan dikira Kemendikbud mengurusi dana pendidikan ratusan triliun. Dana pendidikan 20 persen memang sekira Rp 400 triliun, tapi yang dikelola Kemendikbud hanya Rp 39 triliun. Kemenag malah jauh lebih banyak. Bahkan uang nikah atau cerai masuk di dana pendidikan Kemenag," jelas Muhadjir dalam keterangannya, seperti diberitakan RMOL (Induk RMOLSumsel), Sabtu (11/3).
Muhadjir mengaku bertambah prihatin saat mencuatnya masalah dalam dunia pendidikan, seperti tawuran elajar, kekerasan di sekolah, bencana alam, bangunan sekolah rusak, yang mana semua beban dialihkan kepada Kemendikbud. Padahal, ada 20 kementerian lain yang mengelola dana pendidikan.
Kondisi tersebut juga dikritisi pengamat pendidikan Indra Charismiadji. Menurutnya, target dana pendidikan di APBN 2017 semuanya tentang sekolah, tetapi Kemendikbud bukan pengelola tertinggi. Justru Kemenag yang tertinggi.
Selain itu, Kementerian Pertanian juga mengelola dana pendidikan sebesar Rp 200 miliar, Kementerian Keuangan Rp 2 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 4,1 triliun, Kementerian Pemuda dan Olah Raga Rp 1 triliun, Kementerian Koperasi dan UKM Rp 115 miliar, dan beberapa kementerian lain.
"Belum lagi ditambah dana transfer ke daerah," kata Indra.
Dia menambahkan, dana transfer daerah yang jumlahnya mencapai ratusan triliun dalam pemanfaatannya menjadi tidak tepat. Di mana, sebagian besar untuk membayar gaji tiga juta lebih tenaga guru. Belum lagi anggaran tunjangan profesi guru yang mencapai Rp 80 triliiun.
"Apa tidak mubazir itu. Kalau dikelola Kemendikbud untuk membangun sekolah rusak kan lebih bermanfaat," tegas Indra. (rmolsumsel)
Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, persentase dana pendidikan 20 persen dari APBN 2017 tidak sepenuhnya diurusi pihaknya.
"Jangan dikira Kemendikbud mengurusi dana pendidikan ratusan triliun. Dana pendidikan 20 persen memang sekira Rp 400 triliun, tapi yang dikelola Kemendikbud hanya Rp 39 triliun. Kemenag malah jauh lebih banyak. Bahkan uang nikah atau cerai masuk di dana pendidikan Kemenag," jelas Muhadjir dalam keterangannya, seperti diberitakan RMOL (Induk RMOLSumsel), Sabtu (11/3).
Muhadjir mengaku bertambah prihatin saat mencuatnya masalah dalam dunia pendidikan, seperti tawuran elajar, kekerasan di sekolah, bencana alam, bangunan sekolah rusak, yang mana semua beban dialihkan kepada Kemendikbud. Padahal, ada 20 kementerian lain yang mengelola dana pendidikan.
Kondisi tersebut juga dikritisi pengamat pendidikan Indra Charismiadji. Menurutnya, target dana pendidikan di APBN 2017 semuanya tentang sekolah, tetapi Kemendikbud bukan pengelola tertinggi. Justru Kemenag yang tertinggi.
Selain itu, Kementerian Pertanian juga mengelola dana pendidikan sebesar Rp 200 miliar, Kementerian Keuangan Rp 2 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 4,1 triliun, Kementerian Pemuda dan Olah Raga Rp 1 triliun, Kementerian Koperasi dan UKM Rp 115 miliar, dan beberapa kementerian lain.
"Belum lagi ditambah dana transfer ke daerah," kata Indra.
Dia menambahkan, dana transfer daerah yang jumlahnya mencapai ratusan triliun dalam pemanfaatannya menjadi tidak tepat. Di mana, sebagian besar untuk membayar gaji tiga juta lebih tenaga guru. Belum lagi anggaran tunjangan profesi guru yang mencapai Rp 80 triliiun.
"Apa tidak mubazir itu. Kalau dikelola Kemendikbud untuk membangun sekolah rusak kan lebih bermanfaat," tegas Indra. (rmolsumsel)
Tidak ada komentar