Header Ads

Sengketa Status Kontrak Freeport

Baturaja Radio - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mendukung upaya pemerintah menasionalisasi Freeport. Nasionalisasi itu menjadi kewajiban negara sesuai dengan perintah UUD dan Pembukaan UUD 1945.

"Secara prinsip saya dukung pemerintah untuk menasionalisasi Freeport," kata Hidayat kepada wartawan setelah berbicara dalam acara Sosialisasi dan Edukasi Empat Pilar MPR, kerja sama MPR dengan Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Wathan (Himmah NW), di Aula Siti Rauhun Zainuddin Abdul M Universitas Hamzanwadi, Selong, Nusa Tenggara Barat, Kamis (23/2/2017).

Menurut Hidayat, sudah seharusnya pemerintah menasionalisasi Freeport. "Sudah sejak lama kita menyuarakan nasionalisasi, bukan hanya Freeport saja, tapi juga kontrak karya-kontrak karya lainnya yang merugikan Indonesia. Apakah Natuna atau lainnya," katanya.

Hidayat juga mendukung sikap tegas yang diambil pemerintah tersebut karena hal itu merupakan bagian dari mempertahankan kedaulatan ekonomi Indonesia. Dia juga menyerahkan kepada pemerintah untuk mengambil langkah dan cara nasionalisasi tersebut.

"Freeport sudah terlalu lama mendapatkan keuntungan dari Papua atau Timika, dan sudah seharusnyalah mengembalikan keuntungan itu kepada rakyat Indonesia dan pemerintah Indonesia. Dan itu adalah kewajiban yang dilakukan oleh negara sebagai perintah dari UUD dan Pembukaan UUD," tutur Hidayat.

Pemerintah telah menyodorkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada Freeport sebagai pengganti Kontrak Karya (KK). Jika tak mau menerima IUPK, Freeport tak bisa mengekspor konsentrat tembaga dan akhirnya saat ini kegiatan operasi dan produksi di Tambang Grasberg, Papua, sudah berhenti.

Freeport Indonesia dan pemerintah akan bernegosiasi untuk mencari jalan keluar. Ada waktu 6 bulan untuk bernegosiasi dan, bila waktu tersebut lewat, Freeport akan membawa masalah ini ke Arbitrase Internasional.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan masalah ini sepenuhnya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan. Akan tetapi, jika tidak ada titik temu, Jokowi akan segera mengambil sikap tegas.

"Ya nanti dilihat. Ini kan menteri masih memproses berunding dengan Freeport. Intinya itu saja kalau memang sulit musyawarah dan sulit diajak untuk berunding, saya akan bersikap," tegas Jokowi di GOR Popki, Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (23/2/2017) (detik.com)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.