3.000 Muslimah Austria Tolak Pelarangan Penggunaan Cadar
Baturaja Radio - Ribuan perempuan Muslim mengadakan aksi di Wina untuk menentang rencana
pemerintah melarang penggunaan cadar di depan umum. Diperkirakan
sebanyak 3.000 perempuan muslim ikut dalam aksi ini. Mereka menyerukan
perubahan hukum dan menuding pemerintah mengalami Islamofobia.
Dilansir dari dailymail.co.uk (6/2), peserta aksi menilai penggunaan cadar merupakan pilihan pribadi. Memberlakukan larangan penggunaan cadar merupakan bagian dari tindakan antimuslim. Peserta aksi juga menuduh pemerintah Austria menghalangi kebebasan warganya.
Austria telah mengumumkan rencana untuk melarang penggunaan cadar di tempat umum. Kanselir Austria Christian Kern menyatakan, bahwa koalisi telah sepakat untuk melarang penggunaan cadar di tempat-tempat seperti lapangan, dan sekolah.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari paket reformasi yang dibuat setelah lebih dari seminggu proses negosiasi. Rencana tersebut dituangkan dalam dokumen sebanyak 35 halaman. Kebijakan diharapkan dapat diterapkan dalam waktu 18 bulan mendatang.
Menurut Christian, larangan ini bukan sebagai langkah untuk membuat Muslim merasa tidak nyaman dan berpendapat bahwa mereka bukan bagian dari masyarakat Austria. Langkah ini diambil untuk untuk menjaga nilai-nilai negara.
Koalisi Sosial Demokrat dan Partai Rakyat berhaluan juga menyetujui pelarangan penggunaan jilbab bagi polisi, hakim, dan jaksa penuntut umum. Mereka berpendapat larangan ini untuk membuat agama menjadi netral dalam proses melayani negara.(republika.co.id)
Dilansir dari dailymail.co.uk (6/2), peserta aksi menilai penggunaan cadar merupakan pilihan pribadi. Memberlakukan larangan penggunaan cadar merupakan bagian dari tindakan antimuslim. Peserta aksi juga menuduh pemerintah Austria menghalangi kebebasan warganya.
Austria telah mengumumkan rencana untuk melarang penggunaan cadar di tempat umum. Kanselir Austria Christian Kern menyatakan, bahwa koalisi telah sepakat untuk melarang penggunaan cadar di tempat-tempat seperti lapangan, dan sekolah.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari paket reformasi yang dibuat setelah lebih dari seminggu proses negosiasi. Rencana tersebut dituangkan dalam dokumen sebanyak 35 halaman. Kebijakan diharapkan dapat diterapkan dalam waktu 18 bulan mendatang.
Menurut Christian, larangan ini bukan sebagai langkah untuk membuat Muslim merasa tidak nyaman dan berpendapat bahwa mereka bukan bagian dari masyarakat Austria. Langkah ini diambil untuk untuk menjaga nilai-nilai negara.
Koalisi Sosial Demokrat dan Partai Rakyat berhaluan juga menyetujui pelarangan penggunaan jilbab bagi polisi, hakim, dan jaksa penuntut umum. Mereka berpendapat larangan ini untuk membuat agama menjadi netral dalam proses melayani negara.(republika.co.id)
Tidak ada komentar