Massa Aksi Bela Rakyat Orasi di Depan Kantor Puan
Baturaja Radio - Ribuan mahasiswa yang berasal dari sejumlah perguruan tinggi di
Jabodetabek- Banten menggelar aksi unjuk rasa di kawasan ring satu
Jakarta, Kamis (12/1). Mereka memprotes sejumlah kebijakan pemerintah
yang dinilai semakin menyengsarakan kehidupan rakyat.
Berdasarkan pantauan, massa aksi Bela Rakyat atau aksi 121 melakukan orasi di depan kompleks Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jl Merdeka Barat Jakarta Pusat. Di depan instansi pimpinan Puan Maharani itu, mereka meneriakkan yel-yel yang berisi tuntutan agar pemerintah segera bertobat.
"Tobat! Tobat Jokowi! Tobat Jokowi sekarang juga!" teriak salah satu orator dari mobil komando, Kamis (12/1), sore.
Massa aksi BEM Seluruh Indonesia wilayah Jabodetabek-Banten itu mengkritik beberapa kebijakan yang diterapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di awal tahun ini. Mereka menilai kebijakan-kebijakan tersebut membuat rakyat Indonesia kian menderita.
Koordinator Wilayah BEM SI Jabodetabek-Banten, Fikri Azmi mengatakan, awal 2017 seharusnya bisa menjadi momen pembuka menuju perjalanan baru, awal dari harapan baru, dan awal perbaikan baru untuk bangsa Indonesia. "Namun, nyatanya pada hari ini kita justru menyaksikan pemerintah Jokowi menghadiahkan kado awal tahun yang menciderai perjalanan, harapan, dan perbaikan baru untuk bangsa Indonesia. Kado itu berupa kenaikan tarif dasar listrik, juga kenaikan tarif pembayaran STNK dan BPKB yang membuat rakyat semakin sengsara dan semakin terjerat masalah perekonomian," ujar Azmi.
Dia berpendapat, pemerintah selaku pemangku kebijakan seharusnya dapat membuat kebijakan yang prorakyat kecil, bukan malah mengabaikan aspirasi dan jeritan hati rakyat yang tertindas. "Kami pun sudah bosan melihat dagelan dan drama politik yang tidak ada habisnya ketika setiap pejabat saling melempar permasalahan yang ada di perut pemerintahan saat ini," ucapnya.
Azmi menyatakan, BEM SI dengan tegas menolak PP No 60 Tahun 2016 yang menjadi dasar kebijakan pemerintah menaikkan tarif pembayaran STNK dan BPKB. Mereka menuntut Presiden Jokowi segera mencabut PP itu.
Massa aksi juga mengecam keras pemerintahan Jokowi dan jajarannya yang saling 'cuci tangan' atas kebijakan yang telah dibuat. "Kami menolak keras kenaikan tarif listrik golongan 900 VA yang selama ini banyak digunakan oleh rakyat kecil. Kami mendesak dikembalikannya subsidi untuk tarif listrik golongan tersebut!" kata Azmi.
Unjuk rasa kali ini membuat arus lalu lintas dari arah selatan Jakarta menuju kawasan Harmoni terhambat. Perjalanan bus Transjakarta dari arah Blok M menuju Kota tampak tersendat saat hendak melewati Jl Merdeka Barat. Sejumlah aparat kepolisian yang dibantu petugas Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta pun terlihat sibuk mengatur lalu lintas di sekitar lokasi unjuk rasa (.republika.co.id)
Berdasarkan pantauan, massa aksi Bela Rakyat atau aksi 121 melakukan orasi di depan kompleks Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jl Merdeka Barat Jakarta Pusat. Di depan instansi pimpinan Puan Maharani itu, mereka meneriakkan yel-yel yang berisi tuntutan agar pemerintah segera bertobat.
"Tobat! Tobat Jokowi! Tobat Jokowi sekarang juga!" teriak salah satu orator dari mobil komando, Kamis (12/1), sore.
Massa aksi BEM Seluruh Indonesia wilayah Jabodetabek-Banten itu mengkritik beberapa kebijakan yang diterapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di awal tahun ini. Mereka menilai kebijakan-kebijakan tersebut membuat rakyat Indonesia kian menderita.
Koordinator Wilayah BEM SI Jabodetabek-Banten, Fikri Azmi mengatakan, awal 2017 seharusnya bisa menjadi momen pembuka menuju perjalanan baru, awal dari harapan baru, dan awal perbaikan baru untuk bangsa Indonesia. "Namun, nyatanya pada hari ini kita justru menyaksikan pemerintah Jokowi menghadiahkan kado awal tahun yang menciderai perjalanan, harapan, dan perbaikan baru untuk bangsa Indonesia. Kado itu berupa kenaikan tarif dasar listrik, juga kenaikan tarif pembayaran STNK dan BPKB yang membuat rakyat semakin sengsara dan semakin terjerat masalah perekonomian," ujar Azmi.
Dia berpendapat, pemerintah selaku pemangku kebijakan seharusnya dapat membuat kebijakan yang prorakyat kecil, bukan malah mengabaikan aspirasi dan jeritan hati rakyat yang tertindas. "Kami pun sudah bosan melihat dagelan dan drama politik yang tidak ada habisnya ketika setiap pejabat saling melempar permasalahan yang ada di perut pemerintahan saat ini," ucapnya.
Azmi menyatakan, BEM SI dengan tegas menolak PP No 60 Tahun 2016 yang menjadi dasar kebijakan pemerintah menaikkan tarif pembayaran STNK dan BPKB. Mereka menuntut Presiden Jokowi segera mencabut PP itu.
Massa aksi juga mengecam keras pemerintahan Jokowi dan jajarannya yang saling 'cuci tangan' atas kebijakan yang telah dibuat. "Kami menolak keras kenaikan tarif listrik golongan 900 VA yang selama ini banyak digunakan oleh rakyat kecil. Kami mendesak dikembalikannya subsidi untuk tarif listrik golongan tersebut!" kata Azmi.
Unjuk rasa kali ini membuat arus lalu lintas dari arah selatan Jakarta menuju kawasan Harmoni terhambat. Perjalanan bus Transjakarta dari arah Blok M menuju Kota tampak tersendat saat hendak melewati Jl Merdeka Barat. Sejumlah aparat kepolisian yang dibantu petugas Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta pun terlihat sibuk mengatur lalu lintas di sekitar lokasi unjuk rasa (.republika.co.id)
Tidak ada komentar