Baturaja Radio - Ketua Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Istibsyaroh berkunjung menemui Presiden Israel Reuven Rivlin di Tel
Aviv. Komisi I DPR meminta Istbsyaroh mengklarifikasi pertemuan tersebut
ke publik atau MUI sendiri.
"Dalam konteks hadir ibu ini patut
dipertanyakan. Apakah atas nama pribadi atau dalam konteks MUI? Kalau
konteks pribadi, bisa dipertanyakan, apa mungkin sekelas Presiden
(Israel) mau menerima pribadi? Pasti ibu itu harus menjelaskan kepada
MUI atau ke publik karena tidak sejalan dengan politik luar negeri
kita," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin saat dihubungi, Jumat
(20/1/2017).
Hasanuddin mengatakan harus diketahui konteks
pertemuan Istibsyaroh dengan Rivlin dalam hal apa. Dia khawatir
kunjungan ini akan mempersulit perjuangan Indonesia membantu Palestina
dalam meraih kemerdekaan.
"Harus diketahui apa yang dibicarakan,
nanti kita lihat, saya tidak berkomentar dulu. Jangan sampai nanti
menyulitkan, bisa jadi dia dipercaya Presiden Israel. Nanti menyulitkan
kita dalam konteks perjuangan kita ke Palestina dari penjajahan Israel,"
kata Hasanuddin.
"Karena baru saja kita mengirim utusan khusus
ke Perancis dan dihadiri oleh 70 negara dalam konteks pencarian solusi
untuk kebebasan Palestina," sambungnya.
Hasanuddin menegaskan
bahwa tidak ada hubungan politik luar negeri antara Indonesia dengan
Israel. Bahkan serial pejabat tidak boleh berhubungan dengan Negara
Zionis itu.
"Politik luar negeri kita tidak ada hubungan dengan
Israel, seluruh aparat pemerintah baik eksekutif maupun legislatif atau
Yudikatif dilarang komunikasi dengan Israel. Bahkan setiap paspor dicap
besar-besar dilarang masuk ke Israel, artinya setiap orang, dalam arti
negara, tidak boleh kontak dengan Israel," terang Hasanuddin.
Dilansir
dari Israel Ministri of Foreign Affairs, pertemuan itu berlangsung pada
Rabu (18/1/) kemarin. Istibsyaroh mengunjungi Israel atas inisiatif
Australia/Israel and Jewish Affairs Council (AIJAC).
Rivlin,
dalam keterangan lewat Juru Bicara Presiden ini, secara hangat menerima
delegasinya. Dia menjelaskan kepada Istibsyaroh bahwa demokrasi di
Israel bukan hanya untuk Yahudi melainkan untuk semua orang.
MUI
juga mendengar kabar itu dan berharap itu adalah kabar hoax. Selain itu,
MUI berencana membahas sanski yang bisa dikenakan ke Istibsyaroh.
"Saya
kira iya (sanksi). Pasti akan dirapatkan di rapat pleno hari Selasa
(24/1)," kata Ketua Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat HM
Baharun saat dihubungi detikcom, Jumat (20/1).(https://news.detik.com)
Tidak ada komentar