Ketua KPK Setuju Ada Dana Parpol dari APBN Asal Transparan
"Saya termasuk setuju pemerintah menyediakan dana parpol ini tapi tata kelolanya harus bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dengan mudah dimonitor oleh rakyat, harus transparan" kata Agus di Gedung BPK RI, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, Senin (25/07/2016).
Agus melihat bahwa yang penting untuk diperbaiki adalah sistem tata kelola keuangan agar lebih terbuka. Dia mengajak para politisi untuk berpikir maju dan terbuka.
"Mari kita berpikir secara proporsional, pasti ada sesuatu yang salah dalam manajemen kita dalam pendanaan parpol ini soalnya kadang solusi kita itu justru tidak membangun sistem, nah maka sistem kita juga harus diperbaiki dan transparan," kata Agus.
Di sela-sela pemaparannya, Agus juga memberi penjelasan mengenai komisi pemberantas korupsi di Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB). Agus membandingkan cara kerja CPIB yang dianggap berbeda dengan KPK.
"Kalau hari ini KPK hanya boleh menangani kasus diatas Rp 1 M, harus ada penyelanggara negaranya dan harus jadi perhatian masyarakat, mari kita lihat apa yang ditangani CPIB, suap 10 Dolar Singapura saja ditangani oleh CPIB," kata Agus.
Agus menceritakan secara singkat bahwa ada orang pembantu di Singapura yang menyuap satpam kereta api lantaran diketahui sedang mabuk di tempat umum. Sang majikan yang mengetahui langsung mengadukan hal tersebut ke CPIB sebagai lembaga yang berwenang menangani korupsi dan suap di Singapura.
"Jadi hanya 10 Dolar Singapura tetap ditangani CPIB, nah kalau di Indonesia kalau tidak ada penyelenggra negara tidak boleh ditangani KPK, jadi kalau kita mau mewujudkan revolusi mental kita harus lihat ke arah mana revolusi ini, kita harus komitmen kalau mau ada perubahan" tegas Agus.(detik.com)
Tidak ada komentar