ABG Berpose Injak Patung Pahlawan, Ketua MPR: Wawasan Kebangsaan Memudar
Baturaja Radio - Sekelompok ABG yang berpose foto menginjak patung
pahlawan di Simalungun, Sumatera Utara memang sangat disayangkan. Ketua
MPR RI Zulkifli Hasan menganggap hal itu sudah menandakan Indonesia
berada di zona merah terkait wawasan kebangsaan yang semakin berkurang.
Zulkifli mengatakan belum lama ini pelecehan lambang negara sudah dilakukan bahkan oleh seorang artis dan itu sangat memperihatinkan. Baru-baru ini Indonesia dikejutkan dengan para ABG yang berpose di atas patung pahlawan tanpa menunjukkan rasa hormat sama sekali.
"Ada Zaskia Gotik, kemudian remaja yang tidak menghargai pahlawan, itu lampu merah bagi bangsa agar mengingatkan untuk segera melakukan pendidikan kebangsaan secara masif sesuai perkembangan zaman," kata Zulkifli kepada detikcom di sela Safari Kebangsaan di Jawa Tengah, Senin (9/5/2016).
Selama 18 tahun era reformasi, Zulkifli menganggap wawasan kebangsaan mulai memudar dengan adanya peristiwa pelecehan simbol negara dan pahlawan. Oleh karenanya perlu berbagai pihak untuk mensosialisasikan 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.
"Wawasan kebangsaan memudar. Kalau sudah banyak yang begitu, berarti kita yang represif, lebih aktif dan masif mensosialisasikan 4 konsensus dasar berbangsa bernegara. Tapi tidak mungkin hanya MPR saja," pungkasnya.
Konsep sosialisasi wawasan kebangsaan bisa dilakukan seperti halnya pada masa pemerintahan Presiden Soeharto namun dengan pengembangan sesuai zaman. Hal itu sudah dibincangkan juga antara pimpinan MPR dan Presiden Jokowi.
"Kalau dulu nama (lembaganya) Manggala BP7. Nanti juga harus ada lembaga lagi yang menangani. Presiden sudah setuju, tinggal lembaganya nanti apa akan dibicarakan lebih lanjut. Ini sudah lampu merah. Seluruh stake holder harus sosialisasi 4 konsensus kebangsan," pungkas ketua umum PAN itu usai Safari Kebangsaan di Kampus Unimus, Semarang.
Langkah sosialisasi yang dilakukan MPR hingga kini sudah dilakukan di 15 universitas di Indonesia. Nantinya akan diadakan public hearing melibatkan pakar hukum tata negara untuk merumuskan haluan negara.
"Tahapan-tahapan itu nanti bulan 10 atau 11 sudah bisa dirumuskan, sudah bisa didiskusikan dengan anggota MPR, fraksi-fraksi dan kelompok DPD," tegasnya.(news.detik.com )
Zulkifli mengatakan belum lama ini pelecehan lambang negara sudah dilakukan bahkan oleh seorang artis dan itu sangat memperihatinkan. Baru-baru ini Indonesia dikejutkan dengan para ABG yang berpose di atas patung pahlawan tanpa menunjukkan rasa hormat sama sekali.
"Ada Zaskia Gotik, kemudian remaja yang tidak menghargai pahlawan, itu lampu merah bagi bangsa agar mengingatkan untuk segera melakukan pendidikan kebangsaan secara masif sesuai perkembangan zaman," kata Zulkifli kepada detikcom di sela Safari Kebangsaan di Jawa Tengah, Senin (9/5/2016).
Selama 18 tahun era reformasi, Zulkifli menganggap wawasan kebangsaan mulai memudar dengan adanya peristiwa pelecehan simbol negara dan pahlawan. Oleh karenanya perlu berbagai pihak untuk mensosialisasikan 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.
"Wawasan kebangsaan memudar. Kalau sudah banyak yang begitu, berarti kita yang represif, lebih aktif dan masif mensosialisasikan 4 konsensus dasar berbangsa bernegara. Tapi tidak mungkin hanya MPR saja," pungkasnya.
Konsep sosialisasi wawasan kebangsaan bisa dilakukan seperti halnya pada masa pemerintahan Presiden Soeharto namun dengan pengembangan sesuai zaman. Hal itu sudah dibincangkan juga antara pimpinan MPR dan Presiden Jokowi.
"Kalau dulu nama (lembaganya) Manggala BP7. Nanti juga harus ada lembaga lagi yang menangani. Presiden sudah setuju, tinggal lembaganya nanti apa akan dibicarakan lebih lanjut. Ini sudah lampu merah. Seluruh stake holder harus sosialisasi 4 konsensus kebangsan," pungkas ketua umum PAN itu usai Safari Kebangsaan di Kampus Unimus, Semarang.
Langkah sosialisasi yang dilakukan MPR hingga kini sudah dilakukan di 15 universitas di Indonesia. Nantinya akan diadakan public hearing melibatkan pakar hukum tata negara untuk merumuskan haluan negara.
"Tahapan-tahapan itu nanti bulan 10 atau 11 sudah bisa dirumuskan, sudah bisa didiskusikan dengan anggota MPR, fraksi-fraksi dan kelompok DPD," tegasnya.(news.detik.com )
Tidak ada komentar