Pasang Iklan Berbayar Disini

Pasang Iklan Berbayar Disini

Menpora Berharap Pusat Pelatihan Hambalang Segera Kembali Dibangun

Baturaja Radio - Pasca kunjungan Presiden Joko Widodo ke megaproyek pusat pelatihan olahraga Hambalang, Bogor, Jabar yang mangkrak, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Imam Nahrawi sepakat jika proyek peninggalan era Presiden SBY dilanjutkan lagi. 

Menurutnya, Indonesia membutuhkan pusat pembentukan atlet. Dan, Hambalang bisa dilanjutkan karena mampu menampung 1500-2000 atlet. Nanti, pihaknya akan memaparkan kebutuhan pusat pelatihan atlet bagi Kementerian Pemuda dan Olahraga.

"Secara pribadi, kami sepakat proyek Hambalang dilanjutkan. Kita butuh pusat pembentukan atlet mulai SMP hingga SMA," kata Imam Nahrawi usai menghadiri pelantikan pengurus DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Banyuwangi, Kamis (24/3/2016).

Terkait rencana ini, minggu depan akan digelar rapat terbatas lintas kementerian, mulai Kementerian PUPR, BPK dan kementerian terkait lainnya. 

"Nanti, akan diaudit dulu oleh BPK seperti apa. Lalu, kajian dari Kementerian PU apakah masih layak struktur tanah dan konstruksinya," jelas Nahrawi.


Karena itu, berapa nilai anggaran yang akan digelontorkan belum bisa dipastikan. " Yang jelas, tunggu kajian dulu. Kita belum membahas hingga anggaran," tegasnya lagi. 

Menurutnya, Presiden Jokowi memiliki niat baik terkait kelanjutan proyek Hambalang. Kedatangannya ke Hambalang juga tak terkait kepentingan politik apapun. 

Selain proyek Hambalang, pihaknya juga sedang fokus menggarap persiapan ASEAN Games. Salah satunya, menyiapkan berbagai venue di Jakarta dan Palembang. Targetnya, April 2017, seluruh venue bisa rampung.

"Soal ASEAN Games 2018, kita bukan hanya sebagai panitia. Tapi, persiapan venue harus benar-benar matang," pungkasnya.

Sementara itu, Presiden Jokowi telah memberikan arahan khusus bila pembangunan Pusat Pelatihan, Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang akan dilanjutkan. Ada tiga arahan dari Presiden, pertama, Presiden meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit secara menyeluruh proyek tersebut dari sisi anggaran.

Kedua, Presiden juga meminta dilakukan audit secara teknis proyek tersebut. Audit teknis akan mencakup kelayakan proyek tersebut secara struktur. Terakhir, setelah audit finansial dan teknis dilakukan, maka akan dibahas di sidang kabinet. (detik.com)

1 komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.