Kepala BKPM: RI Harus Punya Industri Bahan Baku Obat
Baturaja Radio - Pemerintah sedang menggodok kebijakan yang bisa mendorong tumbuhnya investasi industri bahan baku obat di Indonesia. Pasalnya, bahan baku industri obat di Indonesia 90% masih impor
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan perlu segera merealisasikan investasi pembangunan industri bahan baku obat-obatan.
"Pemerintah mempertimbangkan daripada terus menerus ketergantungan impor, lebih baik berinvestasi membangun pabrik di dalam negeri. Kami ingin agar industri farmasi di dalam negeri bisa masuk ke hulu," kata Franky usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (8/1/2016) malam.
Franky mengatakan, rapat tersebut merupakan kali ketiga atau keempat yang digelar untuk membahas upaya mendorong pembangunan industri bahan baku obat di Indonesia. Sejauh ini, beberapa investor baik asing maupun dalam negeri sudah menyatakan minatnya membangun pabrik bahan baku obat-obatan.
"Beberapa industri farmasi hilir dan hulu tentunya sudah menjajaki untuk investasi bangun pabrik bahan baku. Ada beberapa kondisi yang diharapkan dari pemerintah seperti adanya jaminan pasar melalui program kesehatan dari pemerintah," jelas Franky.
Selain itu, kapasitas produksi industri farmasi yang ada saat ini bahkan masih belum mencukupi kebutuhan dalam negeri, baik yang diproduksi swasta maupun BUMN. Harapannya industri farmasi ke depan bisa mengekspor sebagian produksinya.
"Harapannya produksi dari industri yang ada tidak hanya cukup untuk pasar dalam negeri. Produk harus bisa masuk ke pasar ekspor 30%-40%. Sementara saat ini kapasitas pabrik hanya bisa 50%-60% mengisi pasar dalam negeri. Skala ekonomisnya juga harus 100%," papar Franky.
Menurut Franky, pengembangan industri farmasi khususnya bahan baku obat-obatan di dalam negeri perlu riset pengembangan untuk joint venture dengan perusahaan asing. Beberapa hal perlu disiapkan untuk menstimulus adanya kerjasama joint venture tersebut.
"Itu membutuhkan dukungan kebijakan fiskal, percepatan proses perijinan, tentu akan terealisasi. Tujuannya supaya bahan baku obat bisa dihasilkan di indonesia dan bagaimana industrinya tumbuh," tambah Franky.
Franky mengatakan dukungan pemerintah hingga saat ini belum disusun matang. Sejauh ini pemerintah baru melakukan sinergi antar kementerian/lembaga untuk mempersiapkan kebijakan yang mendukung.
"Kebutuhan SDM di sektor hulu industri farmasi kita masih sangat minim. Kita juga perlu mendorong ketersediaan tenaga kerja. Langkah pemerintah sekarang baru sinergi lintas kementerian/lembaga. Kami sedang susun kebijakan supaya dalam waktu secepat-cepatnya industri bahan baku obat segera ada di dalam negeri," tuturnya.
Ketika ditanya lebih lanjut apakah pengembangan industri bahan baku obat bakal dituangkan menjadi paket kebijakan ekonomi jilid IX, Franky mengatakan ada peluang tersebut. Apalagi industri bahan baku obat-obatan masuk ke dalam prioritas investasi di BKPM.
"Bisa jadi. Ada 3 hal yang jadi bagian pengembangan industri farmasi yaitu industri raw material, alat kesehatan dan farmasi. Industri bahan baku obat-obatan kan juga masuk ke dalam prioritas investasi di BKPM. Paling tidak sedang disusun kebijakan strategis yang lebih menyentuh ke industri farmasi," pungkas Franky. (detik.com)
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan perlu segera merealisasikan investasi pembangunan industri bahan baku obat-obatan.
"Pemerintah mempertimbangkan daripada terus menerus ketergantungan impor, lebih baik berinvestasi membangun pabrik di dalam negeri. Kami ingin agar industri farmasi di dalam negeri bisa masuk ke hulu," kata Franky usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (8/1/2016) malam.
Franky mengatakan, rapat tersebut merupakan kali ketiga atau keempat yang digelar untuk membahas upaya mendorong pembangunan industri bahan baku obat di Indonesia. Sejauh ini, beberapa investor baik asing maupun dalam negeri sudah menyatakan minatnya membangun pabrik bahan baku obat-obatan.
"Beberapa industri farmasi hilir dan hulu tentunya sudah menjajaki untuk investasi bangun pabrik bahan baku. Ada beberapa kondisi yang diharapkan dari pemerintah seperti adanya jaminan pasar melalui program kesehatan dari pemerintah," jelas Franky.
Selain itu, kapasitas produksi industri farmasi yang ada saat ini bahkan masih belum mencukupi kebutuhan dalam negeri, baik yang diproduksi swasta maupun BUMN. Harapannya industri farmasi ke depan bisa mengekspor sebagian produksinya.
"Harapannya produksi dari industri yang ada tidak hanya cukup untuk pasar dalam negeri. Produk harus bisa masuk ke pasar ekspor 30%-40%. Sementara saat ini kapasitas pabrik hanya bisa 50%-60% mengisi pasar dalam negeri. Skala ekonomisnya juga harus 100%," papar Franky.
Menurut Franky, pengembangan industri farmasi khususnya bahan baku obat-obatan di dalam negeri perlu riset pengembangan untuk joint venture dengan perusahaan asing. Beberapa hal perlu disiapkan untuk menstimulus adanya kerjasama joint venture tersebut.
"Itu membutuhkan dukungan kebijakan fiskal, percepatan proses perijinan, tentu akan terealisasi. Tujuannya supaya bahan baku obat bisa dihasilkan di indonesia dan bagaimana industrinya tumbuh," tambah Franky.
Franky mengatakan dukungan pemerintah hingga saat ini belum disusun matang. Sejauh ini pemerintah baru melakukan sinergi antar kementerian/lembaga untuk mempersiapkan kebijakan yang mendukung.
"Kebutuhan SDM di sektor hulu industri farmasi kita masih sangat minim. Kita juga perlu mendorong ketersediaan tenaga kerja. Langkah pemerintah sekarang baru sinergi lintas kementerian/lembaga. Kami sedang susun kebijakan supaya dalam waktu secepat-cepatnya industri bahan baku obat segera ada di dalam negeri," tuturnya.
Ketika ditanya lebih lanjut apakah pengembangan industri bahan baku obat bakal dituangkan menjadi paket kebijakan ekonomi jilid IX, Franky mengatakan ada peluang tersebut. Apalagi industri bahan baku obat-obatan masuk ke dalam prioritas investasi di BKPM.
"Bisa jadi. Ada 3 hal yang jadi bagian pengembangan industri farmasi yaitu industri raw material, alat kesehatan dan farmasi. Industri bahan baku obat-obatan kan juga masuk ke dalam prioritas investasi di BKPM. Paling tidak sedang disusun kebijakan strategis yang lebih menyentuh ke industri farmasi," pungkas Franky. (detik.com)
Tidak ada komentar