Pasang Iklan Berbayar Disini

Pasang Iklan Berbayar Disini

Bupati Enos Dorong Desa di OKU Timur Maksimalkan Anggaran untuk Kesejahteraan Masyarakat


Baturajaradio.com -  Pengelolaan keuangan desa dituntut semakin cermat di tengah keterbatasan anggaran dan penyesuaian kebijakan pemerintah.

Setiap rupiah yang dikelola pemerintah desa harus digunakan secara tepat sasaran, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan administrasi, tetapi juga mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut ditekankan Bupati OKU Timur Ir. H. Lanosin saat menghadiri Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 di Balai Rakyat Setda OKU Timur, di Desa Kotabaru Selatan, Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan, Rabu (21/10/2026).

Dalam kegiatan tersebut, tata kelola keuangan desa menjadi salah satu pembahasan utama, termasuk penggalian potensi desa dan pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Bupati yang akrab disapa Enos itu menegaskan, pemerintah desa perlu memiliki perencanaan yang matang agar anggaran yang tersedia benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah desa untuk mengabaikan kualitas pelayanan publik maupun pembangunan. Sebaliknya, kondisi tersebut harus menjadi dorongan untuk semakin selektif dalam menentukan prioritas program.

“Pengelolaan keuangan desa bukan hanya tentang administrasi dan penyerapan anggaran, tetapi bagaimana setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, dibutuhkan tata kelola yang baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, agar anggaran yang tersedia tepat sasaran,” ujar Enos.

Ia berharap, melalui evaluasi tersebut, pemerintah desa dapat memperbaiki tata kelola keuangan sekaligus mengoptimalkan potensi yang dimiliki masing-masing desa.

Dengan demikian, pembangunan tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga pada kemampuan pemerintah desa menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

“Melalui perencanaan yang baik dan pengelolaan yang bertanggung jawab, kita berharap anggaran desa dapat memberikan dampak nyata, baik dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maupun mendorong kemandirian ekonomi desa. Mudah-mudahan upaya ini menjadi jalan yang membawa kemuliaan dan manfaat bagi masyarakat OKU Timur,” katanya.

Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Bertu Merlas, menyoroti pentingnya evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, termasuk program KDMP.

Ia mengatakan, tahun 2026 menjadi tahun pertama pelaksanaan KDMP dalam konteks kebijakan yang dibahas pada kegiatan tersebut.

Karena itu, diperlukan penyesuaian terhadap berbagai ketentuan dan komponen baru yang berkaitan dengan dana desa.

Menurut Bertu, perubahan kebijakan tersebut perlu dipahami dengan baik oleh pemerintah desa agar pelaksanaannya tidak menimbulkan kebingungan, terutama dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran dan menjalankan program di tingkat desa.

“Ini menjadi hal yang sangat penting karena tahun ini merupakan tahun pertama pelaksanaan KDMP, sehingga tentu ada penyesuaian-penyesuaian, termasuk adanya item baru dalam dana desa. Kondisi ini perlu kita evaluasi bersama agar pemerintah desa memahami kebijakan yang berlaku dan dapat melaksanakannya sesuai ketentuan,” ujar Bertu.

Sebagai anggota Komisi XI DPR RI, ia menilai workshop tersebut juga menjadi ruang bagi para kepala desa untuk menyampaikan persoalan dan aspirasi yang mereka hadapi dalam menjalankan pemerintahan serta mengelola keuangan desa.

Aspirasi tersebut, lanjutnya, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan kebijakan berikutnya di tingkat pusat, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

“Kami di Komisi XI perlu mendengar langsung masukan dari para kepala desa. Apa yang menjadi kendala, kebutuhan, dan persoalan dalam pelaksanaan kebijakan perlu diserap sebagai bahan evaluasi. Harapannya, masukan ini dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya agar pelaksanaannya semakin efektif dan tepat sasaran,” katanya.

Selain persoalan tata kelola keuangan dan pembangunan, Bupati Enos juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah desa dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Pemerintah desa dinilai memiliki posisi strategis untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, menyosialisasikan larangan pembakaran lahan, serta memperkuat langkah pencegahan melalui peraturan desa yang sesuai dengan ketentuan hukum," tuturnya. 

Upaya tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui koordinasi dan keterlibatan masyarakat, sehingga pencegahan karhutla tidak hanya bergantung pada penanganan ketika kebakaran terjadi.

Melalui evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa ini, pemerintah daerah berharap tata kelola pemerintahan desa semakin transparan dan akuntabel. 

Penggunaan anggaran yang tepat sasaran, optimalisasi potensi lokal, serta pemahaman terhadap kebijakan baru diharapkan dapat berjalan beriringan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat OKU Timur.

Sumber : https://sumsel.tribunnews.com/sumsel/1033021/bupati-enos-dorong-desa-di-oku-timur-maksimalkan-anggaran-untuk-kesejahteraan-masyarakat

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.