Komisi IV DPRD Sumsel Sebut Truk Batubara Bebas Melintas di Jembatan Muara Lawai Lahat

Baturajaradio.com --  Ambruknya jembatan penghubung Lahat–Muara Enim di Desa Muara Lawai, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, pada Minggu malam (29/6/2025) sekitar pukul 23.14 WIB mendapat sorotan dari komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). 

Di mana beberapa temuan tersebut, diantaranya terdapat surat dari Dinas Perhubungan (Dishub) Sumsel bernomor 551.2/4151/5/DISHUB  tentang Toleransi Angkutan Batubara tertanggal  8 November 2018, yang ditujukan kepada Kepala Dinas  Perhubungan Kabupaten Lahat dan Kepala Dinas Perhubungan  Kabupaten Muaraenim,  yang ditandatangani Kepala Dinas Perhubungan Sumsel Drs Nelson Firdaus  MM, sehingga truk angkutan Batubara bebas melintas di jalan umum. 

“Hari ini kami rapat terkait KUA PPAS, tapi kami menindaklanjuti yang kemarin yang mana ada terbitnya surat dari Dinas Perhubungan, masalah surat toleransi itu yang lalu sudah kami sampaikan itu tidak ada kekuatan hukum,  apa pertanggungjawaban kalau mereka ada pelanggaran,”kata Ketua Komisi IV DPRD Sumsel M Yansuri, Selasa (1/7/2025).

Rencananya Komisi IV DPRD Sumsel, akan  mencabut kewenangan surat toleransi itu, yang memperbolehkan angkutan batubara boleh menggunakan jalan umum, di mana surat tersebut baru didapatkan Komisi IV DPRD Sumsel setengah bulan lalu.

“ Nah, belum sempat kami panggil,  ini sudah kejadian yang pertama (Ambruknya jembatan di Desa Muara Lawai, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat. Apa pertanggungjawabannya ,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya akan memanggil para pengusaha batubara dan pengusaha angkutan batubara, untuk menyampaikan sosialisasi, bahwa mereka yang memegang surat toleransi ini kini  tidak berlaku lagi, karena surat itu tidak punya kekuatan hukum.

“Ini malahan Kepala Dinas Perhubungan Sumsel yang lama, Pak Nelson, tahun 2018, surat toleransi ini tidak sah , karena tidak ada kewenangan Perhubungan di situ, karena itu  kita pertanyakan kepada Dinas Perhubungan atau Biro Hukum Pemprov Sumsel, surat ini tidak ada tembusan kepada gubernur, tidak ada tembusan kepada DPRD Sumsel, dan pembahasannya tidak melibatkan DPRD Sumsel, jadi surat ini illegal,” tandasnya.

Pihaknya ingin dalam permasalahan ini, jangan sampai  terjadi  penyalahgunaan kewenangan, sehingga pihaknya akan memberitahukan hal ini kepada pengusaha angkutan dan pemilik angkutan batubara.

“ Surat itu tidak sah, tidak ada kekuatan hukum apapun, tidak boleh ada aturan mengatur ini, kecuali Surat Keputusan Gubernur Sumsel atau Peraturan Gubernur (Pergub)  atupun Peraturan Daerah (Perda) mengatur itu dan itu yang sah,” bebernya.

Politisi Partai Golkar menilai,  harusnya November 2018 seluruh angkutan batubara tidak boleh menggunakan jalan  umum, namun harus menggunakan jalan khusus batubara lalu tiba-tiba keluar Surat Dishub Sumsel  bernomor 551.2/4151/5/DISHUB.
 
“ Padahal dalam Surat  Gubernur Sumsel  di November 2018, sudah melarang seluruh angkutan batubara tidak boleh menggunakan jalan umum, karena tidak bisa lagi lewat dibuatlah surat ini ,”ucapnya.

Maka dari itu Komisi IV DPRD Sumsel, akan mencabut Surat Dishub Sumsel tersebut segera, dan dalam hal penghentian angkutan adalah kewenangan Gubernur Sumsel. 

“Yang bisa menghentikan angkutan batubara itu kewenangan Gubernur, kecuali kalau ada kehendak rakyat untuk menolak, kami harus perhatian anggota dewan, misalnya terbit Perda, terbitlah Peraturan Gubernur ternyata masyarakat menolak, kami perlu turun, kami akan pertimbangkan itu,” tegasnya.

Menanggapi surat tersebut Kepala Dinas Perhubungan Sumsel Ari Narsa, mempersilahkan wartawan menanyakan langsung dengan Biro Hukum Pemprov Sumsel.

Menurutnya, surat ini sudah menjadi ketentuan baku, dikatakannya kepala daerah malah membuatkan surat edaran malah lebih lambat lagi di mana angkutan  batubara boleh melintas di jalan umum pukul 21.00.

Ia pun membantah kalau angkutan batubara melintas di jalan umum sejak November 2018, lantaran berdasarkan Surat Dishub Sumsel  bernomor 551.2/4151/5/DISHUB itu, dan sebelum jembatan diperbaiki angkutan batubara dilarang lewat jalan umum. 

“ Makanya kita ambil langkah percepatan untuk  jalan khusus ini  sesuai dengan Undang-Undang No 4 tahun 2009 revisi Undang-Undang  No 3 tahun 2020 tentang Minerba bahwasanya selama belum tersedianya jalan khusus  mereka dapat (menggunakan jalan umum) itu kelemahan kita juga, makanya kita dorong masing-masing pemilik IUP dan gabungan IUP itu untuk membuat jalan khusus,” pungkasnya. 

Simak berita menarik lainnya di sripoku.com dengan mengklik Google News.

Sumber Artikel :: https://palembang.tribunnews.com/2025/07/01/komisi-iv-dprd-sumsel-sebut-truk-batubara-bebas-melintas-di-jembatan-muara-lawai-lahat.