Tilang Manual Resmi Dihapus Akhir Januari 2025

BaturajaRadio. com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan menghapus tilang manual pada akhir Januari 2025. Kebijakan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan profesionalitas kepolisian.

Dikutip dari situs Setkab, penghapusan tilang manual tidak berarti bahwa penindakan pelanggaran dihentikan. Penindakan pelanggaran lalu lintas hanya akan dilakukan menggunakan etilang baik statis maupun mobile serta dengan melaksanakan teguran kepada pelanggar lalu lintas. Hal tersebut dilakukan kepolisian untuk menciptakan citra polisi yang humanis, di tengah turunnya citra polisi di mata masyarakat.

"Karena jika penegakan hukum masih melibatkan kontak langsung dengan masyarakat, maka akan ada nilai negatif yang melekat pada kami," ungkap Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latih Usman dilansir laman Korlantas Polri, dikutip Jumat (24/1/2025).

Penghapusan tilang manual dibarengi dengan transformasi sistem penilangan menjadi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang bertujuan untuk mengurangi interaksi antara petugas kepolisian dengan pelanggar lalu lintas untuk meminimalisir terjadinya pungli.

Aturan untuk penindakan pelanggaran di jalan dengan alat elektronik ini diatur dalam Pasal 272 UU Nomor 22 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dapat digunakan peralatan eleketronik, dan hasilnya dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Dalam Pasal 23 PP No.80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur juga penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan atas hasil temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, laporan, dan/atau rekaman peralatan elektronik.

Untuk mendukung penindakan pelanggaran lalu lintas berbasis elektronik saat ini telah diterapkan ETLE statis dan mobile. Berikut perbedaan antara sistem ini. ETLE statis adalah sistem tilang yang pertama kali diterapkan di wilayah hukum Polda Metro Jaya, dan akan diterapkan di 34 Polda di Indonesia.

Pada sistem ini, kamera CCTV yang dikelola oleh petugas di Management Traffic Centre Polri akan merekam pelanggaran lalu lintas. Apabila terjadi pelanggaran, petugas akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemilik kendaraan yang berisi permohonan kepada pemilik kendaraan untuk mengonfirmasi pelanggaran tersebut. Jika sudah dikonfirmasi maka pengendara akan mendapatkan kode BRIVA untuk membayar denda lewat Bank BRI, dan jika mengabaikan surat konfirmasi, atau tidak dilakukan pembayaran dendanya, sanksinya adalah pemblokiran STNK.

Sementara ETLE mobile merupakan sistem penindakan pelanggaran yang terpasang di kendaraan polisi ataupun menggunakan gawai (handphone). Penindakan tersebut hanya bisa dilakukan oleh petugas kepolisian yang berkompeten dan sudah memiliki surat tugas untuk menggunakan kamera handphone dan tercatat nomor IMEI-nya.

ETLE mobile hanya berlaku untuk menindak para pengendara yang melakukan pelanggaran seperti tidak memakai helm, melawan arus, parkir tidak pada tempatnya, dan pelanggaran-pelanggaran yang tidak terjangkau ETLE statis.

Meskipun ETLE Statis dan ETLE Mobile telah diterapkan, kedua sistem tersebut belum dapat maksimal dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.

Adapun, proses pengiriman surat tilang ke rumah pelanggar juga dinilai membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar. Latif menjelaskan bahwa pengiriman surat tilang secara manual dibatasi oleh anggaran DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), yang dalam setahun hanya memungkinkan pihak kepolisian mengirimkan sekitar 600.000 surat tilang.

"Anggaran DIPA kami terbatas. Dengan anggaran sekitar Rp 3 miliar, hanya sekitar 600.000 pelanggar yang bisa kami tindak dengan surat tilang setiap tahunnya," katanya.

Sebagai gantinya, Polda Metro Jaya juga akan menerapkan sistem Cakra Presisi. Dengan Cakra Presisi, pemilik kendaraan yang melanggar lalu lintas akan dikirimi notifikasi dari WhatsApp secara realtime. Dengan sistem ini, polisi tidak perlu lagi mengirimkan surat tilang fisik ke rumah pengendara, sehingga dapat lebih efisien dalam menangani pelanggaran lalu lintas.

SumberArtikel:(https://www.cnbcindonesia.com/news/20250124112315-4-605661/tilang-manual-resmi-dihapus-akhir-januari-2025)