Alasan Pemerintah tak Tutup Perjalanan Luar Negeri

Seorang calon penumpang menanti jadwal keberangkatan di Bandara Internasional Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, Rabu (7/7/2021). Sejak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro untuk wilayah Sulawesi Utara per 5 Juli 2021, jumlah penumpang transportasi udara mengalami penurunan dari total keberangkatan 2.181 penumpang pada 3 dan 4 Juli 2021 berkurang menjadi 1.020 penumpang pada 5 dan 6 Juli 2021, atau turun sebanyak 53 persen.  

Baturajaradio.com -- Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dedy Permadi, menjawab isu yang beredar soal perjalanan internasional yang masih dibuka oleh pemerintah Indonesia di tengah melonjaknya kasus Covid-19. Kebijakan tersebut dipastikan sejalan dengan anjuran WHO.

"Menjawab isu tentang perjalanan internasional, perlu diketahui bahwa WHO tidak pernah menginstruksikan penutupan perbatasan," katanya dalam keterangan pers harian virtual, Rabu (7/7).

Dedy menjelaskan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menginstruksikan selama pandemi Covid-19, perjalanan internasional harus selalu diprioritaskan untuk sejumlah sektor. Di antaranya keadaan darurat dan tindakan kemanusiaan serta perjalanan personel esensial atau tidak tergantikan dan sangat penting.

Demikian pula pemulangan warga negara dan transportasi kargo untuk persediaan penting seperti makanan obat-obatan dan bahan bakar. WHO juga mengingatkan pentingnya melakukan langkah-langkah mitigasi risiko yang ketat dalam kebijakan perjalanan internasional.

Hal itu bertujuan untuk mengurangi penularan Covid-19 di sektor perjalanan. "Namun, ditegaskan juga oleh WHO bahwa kebijakan tersebut tidak perlu mengganggu lalu lintas internasional. Negara anggota WHO seperti Indonesia dapat melakukan penilaian risiko sendiri melalui pendekatan berbagai metode yang ada, termasuk pemberlakuan deklarasi kesehatan atau tes Covid-19," katanya.

Dedy menambahkan WHO juga mewanti-wanti agar pelaku perjalanan internasional tidak boleh dianggap sebagai tersangka utama penyebar Covid-19. "WHO mewanti-wanti bahwa pelaku perjalanan internasional tidak boleh dianggap sebagai tersangka utama penyebar Covid-19," katanya.

Dalam dokumen-dokumen WHO pun, lanjut Dedy, selalu diingatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh harus menjadi pertimbangan terdepan saat memutuskan dan menerapkan langkah-langkah terkait perjalanan internasional. "Oleh karena itu, dalam konteks Indonesia, pemerintah menerapkan masa karantina dan bukti vaksinasi lengkap sebagai salah satu prasyarat perjalanan internasional memasuki Indonesia," katanya.

Dedy menambahkan, Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan perjalanan ke luar negeri pun masih ada. Mereka harus mengikuti aturan serupa dengan syarat yang sama seperti harus dalam keadaan sehat, terbukti negatif Covid-19 dan mengikuti aturan negara tujuan.

"Kami harap informasi ini dapat memperjelas perihal kedatangan dan kepergian Warga Negara Asing maupun Warga Negara Indonesia," tutup Dedy.




(https://www.republika.co.id/berita/qvvkoo328/alasan-pemerintah-tak-tutup-perjalanan-luar-negeri)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.