Kerugian Bencana Rp 22 Triliun

 
Baturajaradio.com --  Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) mencatat Indonesia mengalami sebanyak 3.253 kali kejadian bencana selama kurun waktu setahun sejak Februari 2020 hingga 2021. 
Kepala BNPB Doni Monardo menuturkan, dengan jumlah itu, setiap hari Indonesia dilanda sembilan kali bencana. Baik bencana meletusnya gunung berapi, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin ribut, hingga agempa dan tsunami.

Doni menambahkan, dari setiap kejadian bencana yang melanda Indonesia, hapir selalu dibarengi dengan kerugian harta benda maupun kehilangan nyawa. Doni mengatakan, Kementerian Keuangan mencatat kerugian ekonomi akibat bencana setiap tahun mencapai Rp 22 triliun. 

"Angka yang sangat besar. Belum lagi jika melihat statistik korban jiwa akibat bencana dalam 10 tahun terakhir. Rata-rata 1.183 jiwa meninggal akibat bencana," ujar Doni dalam sambutan Rakornas Penanggulangan Bencana 2021, Rabu (3/3).

Tingginya angka kejadian bencana dan berbagai dampak yang ditimbulkan membuat Indonesia bertengger di peringkat ke-35 sebagai negara dengan tingkat risiko ancaman bencana tertinggi dunia. Merespons kerawanan yang ada, Doni mengeklaim, pemerintah terus meningkatkan upaya mitigasi untuk meminimalisir risiko. 

"Termasuk pelibatan pakar untuk memprediksi ancaman, memperkuat sistem peringatan dini, menyusun rencana kontijensi dan edukasi serta pelatihan kebencanaan," kata Doni.

Selain bencana alam, baik hidrometeorologi dan geologi, Indonesia juga dilanda bencana nonalam berupa pandemi Covid-19 dalam satu tahun terakhir. 

Doni menekankan bahwa pengendalian pandemi dilakukan secara paralel, antara aspek kesehatan dan ekonomi.

"Momentum 1 tahun bencana covid 19 adalah kesempatan untuk melakukan evaluasi, mempertahankan yang sudah baik dan menyempurnakan yang masih kurang," kata Doni.

Presiden Joko Widodo menyampaikan, tingginya bencana menjadi tantangan yang harus dihadapi Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar, risiko jumlah korban yang ditimbulkan akibat bencana pun menjadi sangat besar. 

Jokowi meminta upaya pencegahan dan mitigasi bencana disiapkan secara detil untuk mengurangi risiko bencana. Ia tak ingin para pejabat terkait hanya bersikap reaktif saat bencana terjadi dan justru hanya saling menyalahkan.

“Jangan ada bencana baru kita pontang panting, ribut, atau bahkan saling menyalahkan. Seperti itu tidak boleh terjadi,” tegasnya. 

Presiden pun meminta jajarannya tak hanya sibuk membuat aturan dan kebijakan. Namun lebih mengutamakan implementasi di lapangan. Sebab, pelaksanaan di lapangan dalam mengantisipasi dan menangani bencana menjadi hal yang dinantikan masyarakat.

Selain itu, ia juga menekankan agar kebijakan mengurangi risiko bencana harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Ego sektoral juga harus dihilangkan sehingga penanganan bencana dapat dilakukan dengan cepat. 

“Tidak boleh ada yang merasa kalau ini bukan tugasnya, bukan tugas saya, bukan urusan saya. Hati-hati, ini bencana,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Sosial berencana mengubah pengadaan gedung untuk memaksimalkan penanganan bencana. Menteri Sosial Tri Rismaharini menuturkan, pemerintah daerah (Pemda) mempunyai peran strategis dalam mengatasi bencana di daerahnya masing-masing. Kemensos akan menyiapkan buffer stock yang bisa dikirim dengan cepat ke lokasi bencana.

“Kami siapkan buffer stock yang sewaktu-waktu bisa dikirim cepat, tapi itu tergantung Pemda bisa mengatasi bencana yang terjadi. Nanti, kita lihat mampu atau tidak dan seperti apa yang dibutuhkan di lokasi bencana,” katanya, Senin (1/3).

Risma meminta agar pemda bisa mandiri dalam penanganan pascabencana, seperti memiliki tenda hingga membuka dapur umum sendiri. 

“Sudah diberikan kepada Pemda, berupa dapur umum, tenda, genset dan perahu. Termasuk, diusulkan pembangunan gedung agar ditiadakan untuk memaksimalkan upaya penanganan pascabencana alam,” tegas Mensos.

Kemandirian itu bisa diusulkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membuat dapur umum, pengadaan genset, hingga perahu. Hal itu dibutuhkan sebelum pemerintah datang ke lokasi bencana. 

Terelebih, Risma menilai, pemda juga bisa mengajukan pengadaan alat berat untuk memudahkan penanganan pascabencana.

“Untuk penanganan pasca terjadi bencana alam, kami sudah mengusulkan untuk pengadaan alat berat, tapi soal disetujui atau tidak itu lain persoalan,” tegas Mensos. 




(https://www.republika.id/posts/14674/kerugian-bencana-rp-22-triliun)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.