Anggaran Pilkada OKU 2020 Diusulkan Rp 57 Miliar, Naik 2 Kali Lipat Dibanding Tahun 2015

baturajaradio.com -Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), mengajukan anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati 2020 sebesar Rp 57 miliar.

Jumlah tersebut, naik dua kali lipat dibanding Pilkada serupa pada tahun 2015, yang hanya sekitar Rp 26 miliar.

"Kita sudah mengajukan anggaran Pilkada 2020, sekitar Rp 57 miliar ke Pemkab OKU, tapi realisasi nunggu pada APBD nanti akan kemampuan keuangan daerah."

"Selain itu juga kita masih menunggu peraturan dan mekanisme dari Kemendagri tentang Pilkada 2020 nanti," kata ketua KPU OKU, Naning Wijaya, Selasa (6/8/2019).

Menurut Naning, meningkatnya anggaran di Pilkada tahun depan secara signifikan dibanding sebelumnya, karena akan banyak pengadaan logistik yang dilakukan KPU OKU, khususnya kotak, bilik dan surat suara.

"Pada Pilkada 2015 lalu, KPU OKU tidak melakukan pengadaan kotak dan surat suara,"

"Tapi Pemilu sekarang harus menggunakan barang habis pakai. Jadi akan banyak pengadaan barang habis pakai saat ini," jelasnya.

Diungkapkan Naning, dari anggaran Rp 57 miliar nanti, penyerapannya akan banyak untuk membiayai honor penyelenggara pemilu adhooc, mulai dari tingkat PPK hingga KPPS serta pembiayaan pembangunan TPS yang ada.

"Hampir 3/4 dari alokasi pengajuan anggaran itu, akan lebih ke honor penyelenggara adhooc, kemudian pengadaan logiatik, sosialiasi dan fasilitasi APK calonkada."

"Termasuk proses pencalonan untuk tes kesehatan di rumah sakit, serta saat adanya sengketa ataupun PSU nanti," jelasnya.

Ditambahkan Naning, anggaran Pilkada OKU tersebut harus selesai paling lambat 1 Oktober mendatang, sehingga tidak akan mengganggu proses tahapan yang ada.

"Jadi, perlu disiapkan anggaran yang axa tidak terlambat dan sesuai tahapan. Apa yang kami ajukan sesuai perencanaan, dan kami siapkan tidak banyak lebihnya jika ada. Anggaran dan tahapan harus konsisten seirama," tandasnya.

Beberapa permasalahan lain yang akan jadi fokus pihaknya, yaitu pemuktahiran Daftar pemilih nanti, yang dimana hal ini jadi masalah dan akan jadi "senjata" bagi pihak- pihak yang kalah di Pilkada.

"DPT sering jadi isu, yang dipakai pihak kalah, sehingga kedepan masalah daftar pemilih harus disempurnahkan dan harus diokomir para pemilih, jangan sampai ada pemilih yang memenuhi syarat tidak bisa memilih nantinya," tandas Naning.

Hal lainnya, soal partisipasi pemilih nanti, Naning optimis jika masyarakat antusias menggunakan hak pilihnya nanti, meski baru melaksanakan Pemilu serentak 2019.

"Berkaca pada Pilgub 2018 lalu partisipasi pemilih di OKU sekitar 70 persen, kemudian di Pemilu serentaj 2019 sekitar 82 persen. Pilkada 2020 nanti saya yakin akan tetap tinggi partisipasi masyarakatnya dan ini juga tergantung pada kontestasi calon yang ada," tuturnya.

Sementara ketua KPU Sumsel Kelly Mariana menerangjan, jika pihaknya belum mendapat laporan yang detil soal anggaran pemilu yang diajukan 7 KPU Kabupaten se Sumsel yang melaksanakan Pilkada nanti.

"Sebagian sudah mengajukan, dan ada juga masih digodok. Tapi yang pasti semua anggarannya dari APBD masing- masing Kabupaten yang melaksanakan Pilkada, dan tidak asa bantuan APBN ataupun provinsi," pungkasnya. (https://sumsel.tribunnews.com)