Banner

Banner
Pemkab OKU

Pemimpin Militer Myanmar: Tak Ada Bukti Tentara Aniaya Rohingya


Pemimpin Militer Myanmar: Tak Ada Bukti Tentara Aniaya Rohingyabaturajaradio.com - Pemimpin militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, menegaskan 'tidak ada bukti meyakinkan' yang menunjukkan militer Myanmar menganiaya warga minoritas muslim Rohingya. Hal ini disampaikan Min Aung Hlaing yang sangat berpengaruh di Myanmar dalam wawancara langka dengan media asing. 

Seperti dilansir AFP, Sabtu (16/2/2019), penegasan itu disampaikan Min Aung Hlaing dalam wawancara langka dengan surat kabar Jepang, Asahi Shimbun, yang dipublikasikan pada Jumat (15/2) waktu setempat.

Sekitar 740 ribu warga Rohingya kabur ke Bangladesh demi menyelamatkan diri dari operasi militer Myanmar yang sarat kekerasan pada Agustus 2017. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam operasi militer Myanmar sebagai praktik 'pembersihan etnis' terhadap Rohingya. Mereka juga menyerukan agar pemimpin dan pejabat tinggi militer Myanmar, termasuk Min Aung Hlaing, diadili atas dugaan genosida. 


Tapi militer Myanmar selama ini bersikeras menyatakan operasinya di Rakhine dibenarkan untuk memberantas militan Rohingya yang disebutnya telah mendalangi serangkaian serangan mematikan terhadap pos-pos polisi Myanmar. Militer Myanmar menyangkal seluruh tuduhan yang dilontarkan terhadapnya. 


Dalam wawancara dengan Asahi Shimbun, Min Aung Hlaing memperkuat klaim-klaim militer Myanmar sebelumnya.

"Tidak ada bukti meyakinkan bahwa militer nasional terlibat dalam persekusi (Rohingya-red)," tegas Min Aung Hlaing. 

Ditambahkan Min Aung Hlaing bahwa tuduhan-tuduhan yang menyebut militer Myanmar melakukan kekejaman telah 'melukai martabat bangsa'.

Diketahui bahwa Min Aung Hlaing tergolong jarang bicara kepada media massa. Selama ini dia lebih memilih berkomunikasi via akun Facebook resminya. Wawancara dengan media Jepang ini dilakukan usai tahun lalu, pihak Facebook menghapus akun milik Min Aung Hlaing yang dianggap menyebarkan kebencian. 



Klaim-klaim yang disampaikan Min Aung Hlaing bertolak belakang dengan keterangan-keterangan dari para pengungsi Rohingya yang kini ditampung di kamp-kamp kumuh dan penuh sesak di Bangladesh. Para pengungsi Rohingya menceritakan bagaimana militer Myanmar melakukan pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan dan pembakaran desa-desa mereka hingga rata dengan tanah. 

Laporan PBB yang dirilis September 2018 membeberkan tindak kekejaman yang dilakukan militer Myanmar secara detail. Disebutkan laporan PBB itu bahwa 'operasi pembersihan' yang dilakukan militer Myanmar tidak proporsional dengan serangan-serangan militan di Rakhine. 

Laporan itu menyebut adanya pengerahan tentara sejak awal ke Rakhine sebagai bukti tindak kekejaman itu direncanakan sebelumnya. Para penyidik PBB menyerukan agar Myanmar diseret ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Namun diketahui jalan menuju ke sana akan penuh kesulitan politik di PBB.

Pemerintahan sipil Myanmar yang dipimpin Aung San Suu Kyi diketahui memiliki kesepakatan berbagai kekuasaan yang rapuh dengan militer Myanmar. Reputasi Suu Kyi di mata dunia rusak setelah wanita yang sebelumnya menjadi ikon demokrasi itu menolak membela Rohingya.


(https://news.detik.com/internasional)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.