Klaim Pilgub Sumsel Cacat Hukum, Kuasa Humum Dodi-Giri Bakal Lakukan Ini ke Bawaslu

Baturajaradio.com - Tim advokasi paslon Dodi-Giri mengultimatum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel.

Apabila terkesan lamban dan tak menggubris laporan pihaknya terkait Pilgub Sumsel yang dinilai cacat secara hukum, maka pihaknya akan melapor ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP).

Kordinator hukum dan advokasi paslon Dodi-Giri, Sulastriana mengatakan laporan yang dilayangkan ke mengenai gugatan sengketa pemilihan bukan lantaran permasalahan hasil final rekapitulasi.

Melainkan tim advokasi menyoroti banyaknya sejumlah kejanggalan hingga pelanggaran yang dilaksanakan oleh pihak penyelenggara mulai dari DPT, saksi dan SK PPK yang menyebabkan pelaksanaan Pilgub Sumsel diklaim cacat hukum.

"Sudah beberapa laporan kita masukkan ke bawaslu, tapi sampai saat ini belum ada tanggapan. Kalau masih belum bersikap sesuai SOP laporan maka akan kita laporkan ke DKPP," tegasnya, Rabu (11/7/2018).

Ia menjelaskan, sejatinya laporan yang di layangkan oleh pelapor harus segera diproses dan diketahui hasilnya 12 hari hari kerja setelah laporan tersebut teregistrasi. Maka dari itu ia meminta Bawaslu harus tegas bersikap dan jangan bertele-tele.

Tak hanya membuat laporan ke Bawaslu, sebanyak 5 orang tim advokasi Dodi-Giri juga juga melapor ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan 7 orang bertugas menindaklanjuti pelaporan temuan di lapangan.

"Kita tidak permasalahkan selisih suara, tetapi kita soroti pilkada yang cacat hukum karena tak ada legal standing. Pilgub tahun ini kacau balau berbeda dengan pilkada sebelumnya," terang Sulastriana.

Ketua Bawaslu Sumsel, Junaidi mengatakan pihaknya hingga saat ini masih menggelar rapat pleno. Belum diketahui pasti akan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Pilgub Sumsel. Dalam waktu dekat ia mengaku baru diketahui hasilnya.

"Kami masih rapat pleno, belum dapat dipastikan PSU atau tidak. 2-3 hari baru diketahui," ujarnya. (Oca)

(http://palembang.tribunnews.com)