Jokowi: Hasil Rembuk Nasional 2017 Bisa Jadi Nawacita Kedua

Baturajaradio.com - Dewan Rembuk Nasional 2017 memberikan beberapa rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo. Jokowi mengatakan rekomendasi tersebut bisa saja jadi Nawacita kedua.

Ada 12 bidang dalam rembuk yang dibacakan dan diserahkan oleh Dewan Rembuk Nasional 2017 kepada Jokowi. Hasil rembuk ini adalah masukan untuk pemerintahan ke depan setelah tiga tahun berjalan.

"Ini (hasil Rembuk Nasional) mungkin bisa kita pakai untuk Nawacita yang kedua," kata Jokowi saat menghadiri Rembuk Nasional 2017 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (23/10/2017).

Jokowi mengatakan, melalui program unggulan yang baik, dia ingin membawa Indonesia ke arah kemajuan.

"Kita ingin membawa negara kita Indonesia ke gerbang kemajuan, mengobarkan semangat, ide, gagasan pada kemajuan negara dan bangsa," katanya.

Ada 12 rekomendasi yang disampaikan oleh Dewan Rembuk Nasional 2017 kepada Jokowi. Rekomendasi tersebut terbagi dalam beberapa bidang.

Adapun rekomendasi di bidang Polhukam, yakni:

1. Jelang tahun politik yang akan dimulai tahun depan, perwujudan Nawacita harus tetap jadi prioritas. Untuk itu, seluruh penyelenggara negara diharapkan selalu konsisten, berkomitmen, dan fokus dalam mengawal Nawacita serta menghindari kegaduhan yang terindikasi, terstruktur, agar terjaga kohesi dan keharmonisan demi kepentingan bangsa dan negara.

2. Di bidang pertahanan, akselerasi Minimum Essential Forces menjadi kebutuhan. Tentunya ini harus disertai dengan akuntabilitas yang terukur agar setiap rupiah yang dibelanjakan negara dimanfaatkan baik-baik. Pembinaan prajurit TNI yang profesional, terlatih, dan terjamin kesetiaannya. Postur pertahanan juga dapat berkontribusi positif terhadap upaya Indonesia sebagai poros maritim dunia.

3. Indonesia tidak bisa mengabaikan perubahan cepat yang terjadi dalam dunia internasional saat ini. Terorisme dan peredaran narkoba transnasional menjadi bentuk ancaman asimetris di berbagai penjuru dunia. Oleh karena itu, Indonesia harus lebih aktif terlibat di PBB dan forum-forum internasional lainnya. Partisipasi aktif tersebut juga diharapkan mampu mengoptimalkan upaya perlindungan terhadap para WNI, khususnya para TKI di luar negeri.

4. Masalah Papua harus diselesaikan secara komprehensif melalui pendekatan kesejahteraan. Kita harap bahwa penguatan SDM di Papua dalam formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan pembangunan di Papua dapat meningkatkan rasa saling percaya.

5. Program e-KTP harus diselesaikan. Pendataan WN penting bagi kelancaran pembangunan dan pelaksanaan pilkada, pileg dan pilpres yang akan datang.

6. Penegakan hukum, kita harus tetap memprioritaskan kepastian hukum. Peran KPK dalam pemberantasan korupsi harus diperkuat. Tumpang tindih kewenangan antarlembaga harus dihindari. Untuk penanggulangan korupsi secara efektif, maka sinergi antarlembaga menjadi kunci keberhasilan. Dan tidak kalah pentingnya komitmen atas penegakan hak asasi manusia juga harus tetap terlaksana demi kualitas demokrasi dan perkuat komitmen kita untuk menghadirkan kembali negara dalam menjaga kebinekaan Indonesia. (news.detik.com)