Header Ads

Di Depan Jokowi, Dirut PLN: Keuangan Perusahaan Masih Sehat

BATURAJA RADIO  - Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basir memastikan kondisi keuangan perusahaan dalam posisi yang sehat. Hal itu diungkapkan Sofyan di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sofyan menjelaskan, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang dilakukan PLN memang memerlukan banyak biaya. Namun begitu, dirinya tetap menjamin bahwa kondisi keuangan PLN dalam keadaan yang positif.

"Kami dapat menjamin bahwa keuangan PLN saat ini masih dalam kondisi sehat," kata Sofyan di hadapan Jokowi saat peresmian proyek kelistrikan di kawasan Serang, Banten, Kamis (5/10/2017).

Dirinya mengatakan keuangan PLN yang sehat lantaran pihaknya melakukan berbagai langkah efisiensi untuk menurunkan biaya pokok produksi (BPP) di seluruh wilayah Indonesia.

"PLN berhasil menurunkan harga PPA (Power Purchase Agreements) pembelian listrik swasta sejak 2015, salah satunya pembelian listrik PLTU Jawa-7 yang dapat ditekan hingga US$ 4,4 sen kWh," katanya.


Dengan penurunan harga PPA dari program 35.000 Megawatt tersebut, kata Sofyan, dapat mendorong penurunan BPP di masa mendatang hingga mencapai Rp 25 triliun/tahunnya.

"Hal ini juga berlaku untuk proses pengadaan engineering procurement construction (EPC), dimana PLN dapat mengurangi nilai kontrak sampai dengan 34% lebih murah dari kontrak-kontrak sebelum tahun 2015," jelasnya.

"Nilai pertambahan proyek selama 2015 sampai dengan saat ini sebesar Rp 371 triliun rupiah dan Rp 142 triliun telah dibayar, sedangkan peningkatan saldo pinjaman hanya sebesar Rp 62 triliun dan sebagian besar dibayar dengan dana internal PLN dan sisanya PMN," sambungnya.

Selain itu, tambah Sofyan, untuk meningkatkan kemampuan pendanaan, PLN juga akan melakukan pengelolaan likuiditas dengan meminimalkan nilai pinjaman yang memberikan syarat yang rumit, serta memperbesar pendanaan dengan skema bunga murah selama masa konstruksi.

"Hal ini diharapkan akan dapat menghasilkan potensi penurunan beban bunga sebesar Rp 1,2 triliun/tahun, memperpanjang jatuh tempo obligasi minimal 10 tahun ke depan, dan mengurangi debt service pada tahun 2019-2021 sebesar Rp 47 triliun," jelasnya.

"PLN berupaya untuk tetap konsisten menerapkan program efisiensi biaya pokok penyediaan secara berkesinambungan dalam rangka meningkatkan Net Revenue perusahaan," tutupnya.(finance.detik.com)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.