Header Ads

Marak OTT KPK Karena Pejabat Tak Amalkan Pancasila

Baturaja Radio - Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai, pelaku korupsi di Indonesia ada karena tidak menerapkan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Pancasila menerapkan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. 

"Jika semuanya bertujuan kepada kepentingan rakyat, maka tidak akan ada yang namanya pejabat kena OTT KPK," ujar Zulkifli dalam keterangan tertulis dari MPR, Sabtu (30/9/2017).

Zulkifli menyampaikan itu dalam orasi kebangsaan bersama ratusan anggota dan pengurus PP Gerakan Pemuda Al Wasliyah, di aula Gedung Museum Joeang Menteng, Jakarta, hari ini.

Menurut Zulkifli, permasalahan korupsi berawal karena uang menjadi landasan utama untuk memperoleh kekuasaan dan jabatan. Jika kekuatan uang yang menjadi faktor utama yang menentukan seseorang untuk memegang kekuasaan atau jabatan, maka kedaulatan rakyat akan dinafikkan berganti dengan kepentingan pribadi atau golongan.

Pada kesempatan itu Zulkifli mengungkapkan bahwa yang seharusnya diperhatikan dan diperbincangkan bangsa saat ini, adalah kepedulian anak muda melawan praktik-praktik politik uang yang merusak demokrasi.

"Ada banyak hal yang harus diperbaiki dalam demokrasi kita. Saya mengajak anak-anak muda termasuk Pemuda Al Wasliyah peduli lawan korupsi," kata dia.

"Ingat ini dalam dua minggu, empat wali kota dan dua bupati kena tangkap KPK. Sebelumnya gubernur kena OTT KPK, lebih banyak lagi jika dirunut ke belakang sudah sangat banyak. Ini apa yang sebenarnya terjadi," imbuhnya.

Menurutnya, umat Islam di Indonesia seperti NU, Muhammadiyah, atau lainnya telah menjalankan kehidupan beragama sekaligus menerapkan nilai-nilai demokrasi.

Namun Zulkifli meyadari bahwa dalam fenomena riil di Tanah Air masih ada sebagian kecil masyarakat yang menerapkan fanatisme berlebih dan keras. 

Bang Zul, sapaan akrab Zulkifli, percaya bahwa kondisi ini juga terjadi di dunia lain baik di Amerika maupun Eropa. Menurutnya kondisi ini juga berlaku di semua golongan bukan hanya agama tertentu.

"Ini yang harus diluruskan. Kesalahpahaman tersebut harus betul-betul diluruskan," tutupnya. (news.detik.com)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.