Tahun Depan PAD OKU Dirancang Turun
Baturaja Radio - Tahun 2017, tampaknya masih menjadi tahun prihatin bagi Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Hal itu disebabkan defisit anggaran yang terjadi di tahun anggaran 2016 ini yang diakibatkan pemotongan dari pemerintah pusat. Bahkan separuh dari jumlah nilai belanja langsung APBD OKU tahun 2017 mendatang, diperuntukan melunasi hutang pembangunan tahun 2016.
Nah, tentunya, salah satu upaya kemandirian daerah adalah bagaimana kedepan kiat Pemda untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sayangnya, hal ini pun tampaknya belum mampu menjadi komponen dalam penguatan kemandirian daerah.
Ya. Dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Induk 2017, justru PAD dirancang menurun oleh Badan Anggaran (Bangar) DPRD OKU dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab OKU.
Hal tersebut terungkap dalam rapat paripurna pembahasan Raperda OKU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2017 di gedung DPRD setempat, kemarin (11/11).
Pada draft target pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah OKU tahun 2017 yang dibacakan Sekretaris Dewan (Sekwan) Herizal Amri, kemarin, secara umum Pemkab menargetkan proyeksi PAD tahun 2017 sebesar Rp81,66 Miliar. Jika dibandingkan dengan APBD 2016 yang sebesar Rp104,632 miliar, target tersebut mengalami penurunan sebesar Rp23,566 miliar atau berkurang 22,52 persen.
Dari empat komponen penopangnya, hanya dua saja yang mengalami proyeksi kenaikan. Yakni, Pajak daerah dan retribusi daerah. Sementara, dua komponen lain yakni hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, mengalami penurunan.
Selain itu, untuk belanja daerah dalam berbagai komponennya juga mengalami penurunan. Seperti belanja tidak langsung, dalam rancangan APBD 2017 diproyeksi sebesar Rp729,976 miliar. Dibandingkan dengan APBD 2016, jumlah itu menurun sebesar Rp63,732 miliar, atau berkurang 8,03 persen.
Sama halnya dengan belanja langsung. Dimana dalam rancangan APBD 2017 sebesar Rp464,880 miliar, dibandingkan dengan APBD 2016 yang sebesar Rp529,727 miliar jumlah belanja langsung ini mengalami penurunan sebesar Rp64,846 miliar atau berkurang 12,24 persen.
Sementara pada sektor pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, terkhusus dalam komponen penyertaan modal (investasi) daerah, justru angkanya mengalami peningkatan. Yakni dirancang Rp7,6 miliar pada APBD 2017. Sedangkan pada APBD 2016, hanya Rp1,5 miliar saja.(rmolsumsel.com)
Nah, tentunya, salah satu upaya kemandirian daerah adalah bagaimana kedepan kiat Pemda untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sayangnya, hal ini pun tampaknya belum mampu menjadi komponen dalam penguatan kemandirian daerah.
Ya. Dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Induk 2017, justru PAD dirancang menurun oleh Badan Anggaran (Bangar) DPRD OKU dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab OKU.
Hal tersebut terungkap dalam rapat paripurna pembahasan Raperda OKU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2017 di gedung DPRD setempat, kemarin (11/11).
Pada draft target pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah OKU tahun 2017 yang dibacakan Sekretaris Dewan (Sekwan) Herizal Amri, kemarin, secara umum Pemkab menargetkan proyeksi PAD tahun 2017 sebesar Rp81,66 Miliar. Jika dibandingkan dengan APBD 2016 yang sebesar Rp104,632 miliar, target tersebut mengalami penurunan sebesar Rp23,566 miliar atau berkurang 22,52 persen.
Dari empat komponen penopangnya, hanya dua saja yang mengalami proyeksi kenaikan. Yakni, Pajak daerah dan retribusi daerah. Sementara, dua komponen lain yakni hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, mengalami penurunan.
Selain itu, untuk belanja daerah dalam berbagai komponennya juga mengalami penurunan. Seperti belanja tidak langsung, dalam rancangan APBD 2017 diproyeksi sebesar Rp729,976 miliar. Dibandingkan dengan APBD 2016, jumlah itu menurun sebesar Rp63,732 miliar, atau berkurang 8,03 persen.
Sama halnya dengan belanja langsung. Dimana dalam rancangan APBD 2017 sebesar Rp464,880 miliar, dibandingkan dengan APBD 2016 yang sebesar Rp529,727 miliar jumlah belanja langsung ini mengalami penurunan sebesar Rp64,846 miliar atau berkurang 12,24 persen.
Sementara pada sektor pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, terkhusus dalam komponen penyertaan modal (investasi) daerah, justru angkanya mengalami peningkatan. Yakni dirancang Rp7,6 miliar pada APBD 2017. Sedangkan pada APBD 2016, hanya Rp1,5 miliar saja.(rmolsumsel.com)
Tidak ada komentar