OKU segera terima dana bantuan desa

Baturaja Radio - Sebanyak 143 desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dalam waktu dekat segera menerima dana bantuan tahap pertama dari pemerintah pusat guna menunjang kesejahteraan masyarakat di wilayah itu.

"Mudah-mudahan pada Maret 2016 dana desa kucuran dari pemerintah pusat tahap pertama segera direalisasikan ke seluruh desa di Ogan Komering Ulu (OKU)," kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) OKU, Wibisono melalui Kabid Pemerintahan Desa (Pemdes), Kholik di Baturaja, Minggu.

Dikatakannya, jumlah bantuan yang akan direalisasikan pada 2016 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya setiap desa hanya menerima sebesar Rp200 juta hingga Rp300 juta, meningkat menjadi Rp500 juta sampai Rp600 juta tergantung banyaknya jumlah penduduk.

Peruntukan dana desa tersebut kata Kholik, harus digunakan untuk pembangunan infrastruktur di wilayah itu sendiri, membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan sebesar 70 persen dari nilai bantuan.

Selanjutnya, 30 persennya lagi diperuntukan bagi kesejahteraan aparatur perangkat desa.

"Yang jelas peruntukan dana desa mengacu pada Peraturan Kementerian Desa (Permendes) No 21 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Keuangan No 247 tahun 2015 masing-masing desa itu sendiri," jelasnya.

Untuk mengantisipasi penyalahgunaan anggaran, lanjut dia, setiap empat desa akan disiagakan satu orang pendamping sebagai kontrol yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dan dua orang untuk pengawasan di satu kecamatan wilayah itu.

"Tetap ada pendamping sebagai tim pengawas di setiap desa dan kecamatan seperti tahun sebelumnya," kata dia.

Dikemukakannya, pada 2016 juga terjadi peningkatan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) dari tahun sebelumnya hanya sebesar Rp25 juta meningkat mencapai Rp200 hingga Rp300 juta yang akan diterima seluruh desa di OKU.

"Kapan waktu pencairan ADD kami belum tahu akan dirapatkan dulu oleh bupati dan instansi terkait karena kebijakan realisasinya di pemerintahan kabupaten itu sendiri," katanya. (antarasumsel)