Banner

Banner
Pemkab OKU

Dua Kontraktor tak Penuhi Persyaratan

Dua Kontraktor tak Penuhi Persyaratanbaturajaradio.c0m -Pembangunan RSUD Ibnu Sutowo yang seharusnya dilaksanakan di 2019 ini, ternyata ditunda dan baru akan dilakukan di tahun anggaran 2020 dengan alokasi dana berasal dari APBD OKU sebesar Rp 58.7 miliar.

Faktor penundaan itu disebabkan dokumen yang digunakan mengacu pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta (LKPP) No 1/2015 dengan aplikasi sistem pengadaan barang dan jasa versi 2.6 berakhir pada 31 Desember 2018 lalu.

Aplikasi tersebut kini diganti dengan aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) versi 4.3 per Januari 2019.

Hal itu dikatakan Bupati OKU melalui press releasnya, Rabu (10/7). Selanjutnya, pembangunan RSUD menggunakan APBD OKU tahun 2020 sebesar Rp58,7 Milyar. “Tahun depan (2020, red) pembangunan RSUD dilakukan,” kata Kuryana.

Terkait perubahan tersebut, ungkapnya, Pemerintah Kabupaten OKU melakukan pertemuan dengan LKPP, Kemenkeu, PT SMI dan World Bank disepakati yang tertuang dalam surat LKPP dan PT SMI bahwa tender pembangunan RSUD dapat dilanjutkan menggunakan aplikasi SPSE versi.3.6 atau versi 4.3 hingga 30 Juni 2019.

Selanjutnya, lelang pembangunan RSUD Baturaja digelar. Dari lelang yang dibuka hingga akhir Juni 2019 lalu, terdapat dua perusahaan yang mengikuti lelang.

Tapi, hasil evaluasi dokumen penawaran didapatkan dua perusahaan tersebut tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang. Mengingat tahun ini tersisa enam bulan lagi dan pembangunan RSUD memerlukan waktu sembilan bulan, maka disepakati lelang tidak dilakukan tahun ini.

“Pertimbangan lain yakni masa jabatan Bupati yang akan berakhir, maka diputuskan pinjaman dana ke PT SMI tidak dilanjutkan. 

Selanjutnya, pembangunan RSUD menggunakan dana APBD OKU tahun depan (2020, red),” kata bupati.

Dijelaskan Kuryana, Pemerintah Kabupaten OKU tertarik meminjamkan dana ke PT SMI untuk pembangunan RSUD berawal dari rapat koordinasi (rakor) di Jakarta yang dipimpin oleh presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, walikota dan bupati se Indonesia dalam percepatan pembangunan pada bidang infrastruktur.

Pada Rakor tersebut, pemeritah bisa mengajukan pinjaman ke PT SMI yang merupakan perusahaan di bawah Kementerian Keuangan RI. 

Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten OKU berencana meminjam dana ke PT SMI untuk pembangunan RSUD Baturaja.

“Apalagi, bunga pimjaman kecil. Makanya pemerintah tertarik untuk meminjam. Bahkan dua kali PT SMI dan Bank Dunia meninjau lokasi pembanguan RSUD. Ditambah lagi tak sedikit kabupaten/kota di Indonesia juga yang pinjam dana ke PT SMI,” sebutnya.

Terkait pembongkaran salah satu ruangan rawat di RSUD Baturaja, Kuryana menegaskan hal tersebut tidak menggangu pelayanan kesehatan pada masyarakat. Sebab, RSUD punya gedung lain yang bisa digunakan untuk perawatan pasien.

 ”Pembongkaran salah satu ruangan rawat inap sudah sesuai prosedur dan tidak menggangu pelayanan pasien yang berobat,” tegasnya.
Tujuan pembangunan RSUD ini, kata Kuryana, dilakukan karena gedung RSUD yang dibongkar merupakan bangunan tahun 1952. 

Belum lagi, RSUD Baturaja merupakan RS rujukan pasien dari kabupaten tetangga. Seperti OKU Timur, OKU Selatan, Muara Enim, dan Way Kanan. “Rencananya pada pembangunan tahap 1 akan dibangun ruang rawap inap dan IGD lima lantai,” tegas Kuryana. (https://palembang.tribunnews.com)




Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.