Sebagian Besar Perkebunan Sawit di OKU Layak Direplanting

baturajaradio.com -Perkebunan sawit yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) sudah banyak yang layak untuk dilakukan peremajaan (replanting).

Banyaknya kebun kelapa sawit yang sudah perlu replanting ini diakui Kadin Pertanian OKU Joni Saihu.

"Ada sekitar 3.000 Ha yang berpotensi untuk replanting," sebut Joni Saihu. 

Sebagian besar menurut dia, berasal dari kebun kelompok tani dan ada juga yang merupakan kebun plasma dari perusahaan sawit seperti PT Perkebunan Mitra Ogan dan juga PTP Minanga Ogan.

Disebut Joni, sudah ada sinyal kemungkinan untuk dibantu dari lembaga badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit. 

Lembaga tersebut menurutnya, yang mengelola pajak dari kelapa sawit yang dikirim atau ekspor ke luar negeri.

Dana yang terkumpul itu yang disalurkan kepada kelompok tani. Bantuan ini disalurkan kementerian pertanian melalui Dirjen perkebunan. 

Bantuan yang diberikan untuk kelompok tani yakni perhektar sebanyak Rp 25 juta. Sedangkan kekurangan dari kebutuhan akan dihubungkan dengan lembaga perbankan.

Karena perkiraan untuk proses replanting ini membutuhkan waktu sekitar 4 tahun. Mulai dari pembukaan lahan sampai bisa berbuah pertama. Dana yang dibutuhkan sebesar Rp 60 juta untuk perhektar. Kekurangan itu yang perlu dipinjam ke perbankan.

Untuk bisa meminjam di lembaga perbankan ini butuh agunan atau sertifikat sebagai jaminan. Menurut Joni, sosialisasi ini sudah disampaikan kepada kelompok tani yang ada di Kecamatan Lubuk Batang dan Peninjauan. Karena kedua kecamatan itu merupakan sentra perkebunan kelapa sawit.

Sedangkan secara umum, lanjutnya, potensi kebun sawit di OKU ada seluas sekitar 38.000 Ha. Sebanyak 16.000 Ha merupakan milik perkebunan besar. Sebanyak 3.000 Ha yang sudah layak replanting. Hanya saja untuk bisa mendapat bantuan hibah tersebut tentu akan ada verifikasi oleh tim dinas pertanian dan pusat.

Sedangkan perkiraan realisasi, menurutnya pada Mei 2019 mendatang. Ini juga akan ditindaklanjuti dengan sosialisasi ke lapangan. Pihaknya akan turun ke kecamatan, dengan melihat lahan. 

"Masalah lahan ini sebagai salah satu syarat layak atau tidak menerima bantuan," katanya. 

()