Pemerintah Siapkan 3 Kombinasi Kebijakan untuk Dorong Ekspor

Baturajaradio.com Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut pemerintah telah menyiapkan tiga kombinasi kebijakan untuk mendorong ekspor. Tiga kebijakan tersebut yakni pemberian insentif fiskal untuk industri, kemudahan perizinan berusaha, serta pengembangan pendidikan vokasi. "Tiga-tiganya kita anggap kombinasi yang cukup untuk mendukung ekspor," kata Darmin, usai menghadiri acara Industrial Summit di JCC, Rabu (4/4).

Pemerintah, sambung dia, menganggap penting upaya untuk mendorong pertumbuhan ekspor. Sebab, dalam kondisi perekonomian dunia yang sedang melambat saat ini, banyak negara yang hanya fokus pada pasar domestiknya sendiri. Padahal, menurut Darmin, ketika perekonomian dunia mulai membaik, negara yang akan memenangkan persaingan adalah negara yang komposisi ekspornya paling besar.

Ia menyebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini sudah mulai tersalip oleh negara tetangga. Misalnya Malaysia, Thailand dan Singapura. Sebab, komposisi ekspor negara-negara tersebut makin meningkat. "Kita enggak mau itu terus terjadi. Caranya lakukan sesuatu untuk mendorong ekspor meningkat lebih cepat," ujarnya.

Terkait insentif fiskal yang tengah disiapkan, Darmin menjelaskan, pemerintah akan segera mengeluarkan peraturan baru mengenai tax allowance dan tax holiday untuk mendorong investasi dan ekspor. Besaran insentif yang akan diberikan akan bergantung pada seberapa besar nilai investasi yang dilakukan sebuah perusahaan.  "Targetnya akhir bulan ini semua selesai, termasuk single submission. Tunggu saja," kata dia.

Tak hanya itu, pemerintah juga akan memberikan insentif berupa super deductable tax bagi industri yang ikut mengembangkan pendidikan vokasi. Misalnya, Darmin mengatakan, industri bisa meminjamkan tenaga ahlinya untuk menjadi pengajar di SMK atau balai pelatihan yang bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian atau Kementerian Tenaga Kerja.

Selain itu, industri juga bisa meminjamkan alat-alatnya untuk keperluan praktikum dalam pendidikan vokasi. "Itu semua bisa dinilai dalam bentuk uang berapa. Nanti pemerintah menggantinya berapa? Saya belum bilang. Tapi tidak kurang dari 100 persen," katanya. (http://republika.co.id)